SUMEDANG-PRABUNEWS. COM – Rumah di Jalan Prabu Geusan Ulun no 150 menjadi polemik antara pemkab sumedang dengan ahli waris.Jandri Ginting, SH.MH selaku tim kuasa Ahli Waris berencana mempidanakan pemkab sumedang.

Melalui siaran Persnya Jandri Ginting SH .MH mengatakan bahwa pemkab sumedang telah menetapkan rumah di Jalan Prabu Geusan Ulun No 150 secara sepihak., melalui SK bupati Nomor : 646/Kep.500/Disparbudpora/2017.,bukan atas nama Ahli Waris, Tapi atas nama SK penetapan tersebut.,sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Keberatan Ahli Waris selama ini tidak dihiraukan pemkab sumedang., Rumah itu Milik Pribadi. Pemkab dalam menetapkan rumah itu sebagai Bangunan Cagar Budaya tak pernah ada pemberitahuan apalagi ijin dan persetujuan pihak Ahli Waris.

Karena merasa di dzolimi dengan langkah pemkab selama ini, maka dari itu kami dari tim kuasa hukum Ahli Waris akan menuntut dengan Jalur Hukum dan Mempidanakan pemkab sumedang. karena langkah persuasif selama ini kami jalani dengan cara berkirim surat permohonan pencabutan SK tersebut, sampai detik ini tidak ada realisasinya. Pemkab tidak ada niatan untuk mengembalikan bangunan tersebut kepada yang haknya.,dalam hal ini Ahli Waris.

Dikatakan, Akibat penetapan pemkab sumedang, pihak ahli waris tidak bisa menikmati warisan rumah tersebut. “Ahli waris tidak bisa menjual rumah peninggalan itu”,jelasnya

Ia  mengatakan,  pihaknya  sudah  mengajukan  keberatan ke  Pemkab  Sumedang dan  meminta  dilakukan pembatalan surat  keputusan penetapan cagar  budaya untuk  bangunan  dan  tanah  itu.  ” kami mengajukan surat  kembali atas  Saran pemerintah menjadi  permohonan izin dan  persetujuan pengalihan hak  atas sebidang tanah dan  bangunan Lama  tipe 1,”jelasnya.

Atas pengajuan surat  itu sudah  dilakukan kordinasi tapi  belum  ada keputusan apapun dan  rencannya akan  ada  pembahasan. Menurutnya ahli  waris tetap meminta pemerintah khususnya pemkab sumedang untuk membatalkan sebagai cagar  budaya.” Jika  SK bupati  tidak dicabut , maka kami  selaku kuasa  hukum  ahhli  waris  akan  menempuh jalur  hukum  baik secara pidana maupun dengan  menggugat pemkab.Sumedang untuk  membatalkan Sk Bupati tersebut, “tegasnya **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twenty − 9 =