Bandung, Prabunews.com – Ketua Umum DPP LSM Prabu Rahmat Hidayat menyampaikan kepada Awak Media Usut Tuntas Dugaan adanya Kasus Korupsi, selain itu dari hasil tim investigasi dari hasil penelusuran telah kami temukan berbagai kecurangan pelanggaran -pelanggaran proyek – proyek yang sangat funtastis, dengan Dugaan adanya Praktek Korupsi didalam Pengadaan Bahan Pestisida yang di menangkan oleh CV. Sari Madu Lestari Dengan Nilai Hps Rp.447.837.500,00 Nilai Kontrak Rp.438.594.750,00 dari Anggaran pada Tahun 2019.

Dugaan adanya Praktek Korupsi didalam Ekstensifikasi Kawasan Manggis Kabupaten Pangandaran yang di menangkan oleh CV.Panji Alam Lestari yang sangat funtastis Nilai Hps. Rp.249.921.875.00 Nilai Kontrak Rp 240.781.250,00 dari Anggaran pada Tahun 2019.

Dugaan Praktek Korupsi didalam Ekstensifikasi Kawasan Pisang Kabupaten Pangandaran yang di menangkan oleh CV.Pratama Nilai Hps. Rp.899.880.000,00 Nilai Kontrak Rp.896.336.160,00 dari Anggaran pada Tahun 2019.

Selain itu , Ketika di konfirmasi Telepon Seluller lewat Whats’up Yadi Selaku PPK, ( Pejabat Pembuat Komitmen) mengelak, ketika di konfirmasi awak media, ” Saya sudah pensiun sejak 2018. Ucap yadi

Lanjut Yadi, maka kami sampaikan Coba Konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas, jangan ke saya karna, saya sudah tidak lagi menjabat. Tegas nya

Tim investigasi LSM Prabu , adapun hal – hal yang perlu kiranya untuk kami sikapi secara serius adalah terkait hal – hal spesifik atas pekerjaan,keterangan dan informasi yang kami terima disebutkan bahwa mekanisme Diduga pekerjaan tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang dalam dokumen pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintahan yang di atur Peraturan perundang undangan Presiden RI 16 Tahun 2018.

Oleh karena itu, Di dalam Pasca Kualifikasi/Evaluasi Pembuktian Dokumen Beberapa Persyaratan yang sudah Tercantum didalam Dokumen Pengadaan LDP/LDK Tentang Dugaan adanya Pemalsuan Sertifikat Tenaga Ahli didalam bidang Masing-masing yang diikuti.

Dalam hal ini, oleh Pihak Peserta Pengusaha yang bisa mengikuti Persyaratan tersebut dan Sudah ditentukan Oleh Ketua Pokja dan Jajaranya dan diwajibkan beberapa Tenaga Ahli Harus terdaftar dan yang Tayang di LPJK,Scan BarCode. Dengan hasil Dugaan adanya Pemalsuan dokumen Ketua Pokja dan Jajaranya Tidak Memeriksa Tenaga Ahli ke Pihak LPJK Daerah atau Provinsi yang keabsahannya Tenaga Ahlinya pada bidang Tenaga Ahli yang sudah dipersyarat kan Pekerjaan Tersebut yang mana Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tidak Mengikuti aturan Perpres No.16 Tahun 2018,dengan sesuai Peraturan didalam Dokumen Pengadaan Bilamana Proses Lelang ada kesalahan yang Menyimpang atau Persaingan Tidak Sehat.

Selain itu, Kami LSM Prabu Selaku Sosial Kontrol Masyarakat adanya dugaan Persengkongkolan oleh Pihak Terkait, didalam Pekerjaan Teknis Tidak Mengikuti Sesuai KAK ( Kerangka Acuan Kerja ) dengan dugaan ada Pengurangan Persentase atau Volume dan Pihak terkait didalam Pekerjaan Tidak Mengikuti Sesuai Peraturan.

Dugaan adanya oknum – oknum PPK dan Pihak ke 3 didalam Pekerjaan tersebut untuk Memperkaya diri Sendiri dan mengakibatkan Kerugian Uang Negara Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kami meminta para pihak instansi untuk memberikan sanksi yang tegas, bahkan apabila
Di perlukan atau di laporan kepada pihak berwenang atas berbagai pelanggaran yang terjadi. (Yr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 − sixteen =