Cimahi, Prabunews.com – Ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Pemkot Cimahi tetap menunjukan komitmennya untuk memperbaiki Rumah Layak Tidak Huni (Rutilahi) bagi masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat.

Pasalnya, ada tiga sumber anggaran yang hingga kini belum tersentuh kebijakan refocusing dan realokasi untuk kebutuhan penanganan Covid-19. Rencananya program tersebut akan dimulai pekan depan dengan tahapan veirifkasi dan validasi ulang.

Ketiganya bersumber dari Anggaran Pendapatna dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi sekitar Rp 4 miliar untuk memperbaiki 27 unit rumah. Kemudian dari bantuan Pemprov Jabar sekitar Rp 5,25 miliar untuk 300 unit rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Rp 3,6 miliar untuk 210 unit rumah.

“Kalau dari APBD Kota Cimahi, Banprov, dan BSPS aman, belum digeser. Mudah-mudahan tetap aman,” kata Kepala Seksi Penataan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman pada DPKP Kota Cimahi, Beni Gunadi, Kamis (4/6/2020).

Sedangkan satu sumber lainnya yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI senilai Rp 3,4 miliar untuk 187 unit rumah sudah dihentikan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Khusus sumber dari APBD Kota Cimahi, jelas Beni, masih dipertahankan karena dianggap program padat karya. “Kan yang lain pada dicoret, Rutilahu saja dipertahankan karena memang padat karya,” jelas Beni.

Ia berharap pekan depan sudah mulai melakukan proses validasi dan verifikasi ulang rumah sasaran untuk anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cimahi. Verifikasi dilakukan agar rumah yang diusulkan memenuhi syarat perbaikan.

“Kayanya APBD dulu, kalau provinsi pasti akhir tahun, kementerian akhir tahun biasanya. Verifikasi ulang rumah supaya tepat sasaran,” tegasnya.

Landasan tentang bantuan Rutilahu tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Beni menyampaikan, besaran bantuan untuk perbaikan rumah dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp 15 juta, dengan rinciannya Rp 10 juta untuk bahan material sisanya untuk membayar tukang. Dari APBD Pemprov Jabar besarannya Rp 17,5 juta, dengan rincian Rp 700 ribu untuk upah, Rp 300 ribu untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan sisanya untuk bahan material.

“Kalau dari APBN (BSPS dan DAK) Rp 250 ribu untuk upah, Rp 15 juta untuk bahan material. Jadi totalnya Rp 17,5,” terang Beni.

Beny menjelaskan, berdasarkan aturan tersebut, peruntukan Rutilahu dari APBD Kota Cimahi diperuntukan bagi warga yang memang benar-benar tidak mampu. Sedangkan APBD Pemprov Jabar dan pemerintah pusat diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

“Setiap sosialisasi selalu kita jelaskan (peruntukan berbagai bantuan Rutilahu) tapi ada saja yan belum paham,” katanya.

Untuk persyaraatan, lanjut Beny, sasaran yang mendapat bantuan harus rumah sendiri yang dibuktikan dengan berbagai surat-surat kepemilikan. “Rumahnya juga gak boleh sengketa, harus penduduk Cimahi. Surat-surat bukti kepemilikan harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Beny.

Untuk memastikan kelaikan rumah sasaran laik mendapat bantuan, pihaknya akan melalukan verifikasi ke lapangan berdasarkan hasil usulan yang biasanya bersumber dari kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kota Cimahi hingga langsung dari masyarkat.

“InsyaAlloh saya pastikan Rutilahu gak macam-macam karena semuanya sudah by transfer, non tunai. Semuanya akan tepat sasaran,” pungkas Beni.

(dadan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

17 + twenty =