Cimahi, Prabunews.com – Pasca pengumuman Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) SMK/SMK & SLB tahap 1 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2020, pada Kamis (10/12/2020) telah banyak memunculkan berbagai masalah yang dirasa ada ketidakadilan dan kejujuran yang dipertanyakan pada penyelenggara seleksi.

Salah seorang peserta BCKS dari SMAN 18 Garut, Idwan Kartiwan J, yang juga pemilik Media Group Jabarbicara dan aktifis organisasi, ikut mensikapi berbagai permasalahan yang muncul pada seleksi BCKS tahap 1 ini.
Adapun berbagai temuan berdasarkan laporan dari beberapa sumber yang dirangkum sebagai berikut :

1. Dua hari menjelang penilaian pemberkasan dan pengisian Asesmen Komprehensif khas Jawa Barat, muncul tambahan 1 orang peserta yang lolos upload pemberkasan meskipun jadwal pemberkasan telah ditutup yaitu dari jumlah awal 1099 menjadi 1100 meskipun sekarang yang tampil di aplikasi 1098, tetapi tetap itu pelanggaran berat.

2. Data verifikasi pemberkasan untuk Cabang Dinas Wilayah VIII (Kab. Bandung dan Sumedang) bocor ke publik sehingga meresahkan peserta sebelum resmi diumumkan.

3. Banyak peserta yang gugur tahap 1 karena data pemberkasan bermasalah di aplikasi, seperti keterangan scan KTP bermasalah dan kekurangan data yang tidak begitu menjadi prinsip.

4. Rincian nilai keseluruhan administrasi dan tes komprehensif tidak diinformasikan ke peserta secara langsung, yang muncul hanya permasalahan tidak lulus.

5. Berdasarkan laporan seorang peserta dari salah satu Cadin wilayah melaporkan, awal dirinya dinyatakan lulus tahap 1, namun selang beberapa jam ketika dibuka lagi lewat TRK jadi tidak lulus lantaran ada tambahan keterangan nilai review 360 kurang baik.

Idwan berharap Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat segera turun ke lapangan guna melakukan investigasi atas permasalahan yang muncul pada seleksi BCKS SMA/SMK/SLB 2020, agar seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) ini memenuhi rasa keadilan bagi seluruh peserta yang mendaftar. Juga dugaan adanya peserta titipan, manipulasi nilai hasil tes dan nilai administrasi yang kemungkinan terjadi dapat dibuktikan tidak terjadi berdasarkan fakta dan data yang riil.

Idwan juga mengajak kepada peserta yang merasa dirugikan dengan sistem SICAKAP BCKS dan menemukan fakta kejanggalan dan kecurangan bisa bersama sama berjuang menuntut keadilan, jangan sampai peserta yang berpotensi menjadi pemimpin yang di harapkan, malah tidak lulus kerena scan KTP bermasalah di sistem atau lantaran melampirkan Keterangan Sehat bukan dari Rumah Sakit Pemerintah, ujar Idwan.

(Dadan Sambas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eighteen − eleven =