Cimahi, Prabunews.com – KCD VII Disdik Jawa Barat yang membawahi SMA dan SMK di Kota Bandung serta Kota Cimahi, dinilai oleh Akhyad, S.H, Ketua LSM TUAR telah “salah langkah” dalam melakukan persiapan PTM di sekolah-sekolah Kota Bandung dan Kota Cimahi, karena berdasarkan aturan seharusnya menunggu rekomendasi guna pelaksanaan PTM dari Pemerintah Daerah baru melakukan verifikasi faktual ke sekolah-sekolah.

Yang terjadi sebaliknya di KCD VII, Pengawas melakukan verifikasi faktual ke sekolah-sekolah sebelum ada rekomendasi dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sehingga berdampak sekolah harus menyiapkan secara maksimal kelengkapan sarana dan prasara serta persyaratan administrasi lainnya, hal ini dampaknya sekolah harus mengorbankan waktu, tenaga dan pengeluaran biaya yang besar untuk persiapan PTM yang belum jelas kapan dilaksanakan atau mungkin ada agenda lain dari KCD dan Kepala Sekolah jika PTM dilaksanakan mungkin memudahkan dalam penarikan sumbangan dari orang tua siswa karena dengan sistem PJJ yang dilaksanakan akhirnya pengumpulan sumbangan tidak bisa direalisasikan.

Sebenarnya KCD harus tahu Regulasi yang dikeluarkan pemerintah bahwa di “zona merah , orange dan kuning tidak boleh melaksanakan PTM, meskipun adanya rekomendasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 kementerian tetapi hal itu hanya menjadi rekomendasi bukan yang menentukan bisa tidaknya PTM dilaksanakan. Dan seiring waktu serta perkembangan pandemi covid-19 maka akhirnya yang bisa menentukan bisa tidaknya PTM dilaksanakan yaitu adanya rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sebagai pijakan awal guna pelaksanaan PTM”, pungkas Kang Akhyad.

(Dadan Sambas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × four =