Kab. Bandung, Prabunews.com – Status Kabupaten Bandung kembali menjadi zona merah dalam penyebaran pandemi covid-19 dan Bupati Kabupaten Bandung Dadang M Naser meminta masyarakat lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan khususnya penerapan 3M.

“Posisi Kabupaten Bandung dikepung zona merah Bandung Raya. Kita tetap waspada, sebab setiap hari berjatuhan korban akibat pandemi Covid 19 ini. Angka yang meninggal dunia di Kabupaten Bandung dari 123 sekarang naik menjadi sekitar 129,” ujar Dadang Naser.

Bupati Bandung dua periode itu mendorong masyarakat untuk melakukan rapid test antigen agar bisa lebih mengetahui kondisinya, sehingga tidak berstatus orang tanpa gejala (OTG), karena OTG ini tidak kelihatan tetapi memiliki resiko yang tinggi dalam penyebaran virus corona, ujarnya.

“Dinas-dinas sekarang juga sedang terus dilakukan secara masif untuk pemeriksaan antigen, di samping terus persiapan vaksinasi Covid 19,” ujar Dadang Naser.

“Vaksinasi dilakukan bukan berarti diri kita sudah aman. Meski sudah ada vaksinnya, tapi protokol kesehatan tetap kita tegakkan. Kita produktif di kala Covid 19 dengan protokol kesehatan yang harus kita tegakkan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi menilai, kinerja tim gugus tugas penanganan Covid 19 Kabupaten Bandung masih harus terus ditingkatkan, menyusul jumlah kasus positif Covid- 19 yang tidak mengalami penurunan.

“Kemudian kenapa angka kasus Covid 19 selalu naik, tidak turun. Jadi memang efektivitas tim gugus tugas juga sebenarnya kita harus evaluasi ya, optimalisasinya kemudian kinerjanya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahmi merasa prihatin dengan situasi kenaikan jumlah kasus Covid 19 tersebut, sehingga berharap pemerintah dan masyarakat bahu membahu guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Pasalnya, upaya untuk mengendalikan atau menekan penyebaran Covid 19 merupakan kepentingan bersama.

DPRD sendiri di tim gugus tugas Covid 19, kata Fahmi, secara positioning diwakili pimpinan DPRD. Jadi secara teknis memang tidak dilibatkan, yaitu dari mulai penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan hingga controllingnya. Hal tersebut yang dikritisi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung.

“Tapi secara prinsip gugus tugas itu ada di seluruh anggota DPRD,” katanya.

Fahmi mengatakan, ada beberapa hal harus dievaluasi terkait penanganan Covid 19 di Kabupaten Bandung. Pertama, evaluasi mengenai proses penganggaran.

Fahmi mempertanyakan, apakah proses penganggaran yang dilakukan tidak efektif, tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna, sehingga terjadi lonjakan Covid-19.

“Kedua, tata kelola sistem manajemen tim gugus tugas yang mungkin juga harus dikelola bersama, termasuk sebaran SDM dari mulai tingkat tenaga kesehatan hingga kepada tim gugus tugas yang ada dibawah seperti kepolisian, satpol PP atau dinas terkait lainnya. Ini bukan berarti mereka tidak bekerja, tapi sinergisitasnya yang kami nilai perlu terus digenjot dan ditingkatkan,” pungkas Fahmi.

(Dadan Sambas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen − 5 =