Cimahi, Prabunews.com – Peraturan Gubernur Jawa Barat No 54 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus sebagai hal positif yang memberikan perlindungan dari tindakan-tindakan intimidasi, diskriminatif maupun perlakuan tidak adil.

Ketua FAGI Jawa Barat Iwan Hermawan menerangkan pada Prabunews.com Jum’at (11/06/2021) melalui sambungan telpon, bahwa pembentukan badan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan saat ini menjadi urgensi sebagai sebuah amanah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2020 pasal 6 bahwa badan perlindungan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur dari unsur dinas, akademisi, praktisi hukum, dan unsur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan kependidikan, ujar Iwan.

Iwan menegaskan bahwa saat ini telah banyak laporan yang masuk dari GTK Non PNS di daerah adanya ancaman, intimidasi sampai perlakuan tidak adil dari atasannya.

Perlakuan ini didapatkan oleh GTK Non PNS karena masukkan dan kritik yang dilontarkan mulai dari honor yang diterima tidak sesuai dengan peraturan khususnya dalam ketepatan waktu pembayaran. Iwan berpendapat bahwa kejadian ini telah melangggar undang-undang dalam kebebasan berpendapat sesuai UUD 1945.

Apabila tim ini telah terbentuk maka pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan perlindungan dari segi hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan, serta perlindungan akan kekayaan. Khususnya dari segi hukum maka apabila SK Gubernur telah keluar guna membetuk tim perlindungan, maka secara otomatis pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa akan mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan, intimidasi sampai perlakuan tidak adil, pungkas Iwan.

(Dadan Sambas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 18 =