Depok, Prabunews.com – Menanggapi Inspeksi mendadak atau Sidak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,Ketua DPD LSM Prabu kota Depok Abdullah berharap agar para kepala SMA dan SMK Negeri mematuhi keinginan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat untuk memprioritaskan siswa miskin. Demikian dikatakan Abdullah ketua DPD LSM Prabu Kota Depok kepada awak Media di Depok Sabtu (12/6).

Hal ini menjadi tuntutan LSM Prabu Kota Depok yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terkait sulitnya siswa miskin untuk daftar sekolah negeri melalui jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Sidak Kadisdik Jabar ke Kota Depok telah menjadi harapan karena dalam pernyataanya Kadisdik meminta agar para kepala SMA SMK Negeri untuk memprioritaskan penerimaan siswa miskin.

“Alhamdulillah LSM Prabu menyambut baik, keinginan Kadisdik Jabar untuk memprioritaskan siswa miskin. Untuk itu kepala dinas harus terus memantau pelaksanaannya dan membuka diri menerima laporan masyarakat,” kata Abdullah.

Diberitakan sebelumnya bahwa, Kadisdik dalam Sidaknya telah mengumpulkan para kepala SMA,SMK Negeri,dan meminta agar memprioritaskan Siswa miskin.

Ia juga mengajak semua pihak untuk ikut mendukung PPDB yang kondusif sesuai aturan.

“LSM Prabu terus mantau sampai hari ini pelaksanaan perintah kepala dinas.Kami membuka laporan masyarakat seluas-luasnya apakah ada siswa miskin yang ditolak,” Pungkas Abdullah.

Sebelumnya LSM Prabu menerima pengaduan dari keluarga para relawan dan kader LSM Prabu kota Depok dari keluarga tak mampu yang anaknya tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini menyebabkan anak-anak orang tua kurang mampu dalam hal ini anak-anak anggota LSM Prabu tidak bisa melanjutkan sekolah.

“Tentu mereka menjadi tanggung jawab moral LSM Prabu. Tidak mungkin para relawan lembaga swadaya masyarakat seperti mereka bisa membantu orang lain sementara anaknya sendiri tidak bisa bersekolah,” Jelas Abdullah.

Namun Abdullah maklum bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa dirasakan oleh orang yang berpunya, sehingga hanya bisa menyepelekan problem kesehatan dan pendidikan mahal.

“kami berharap kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak menghalangi kami dalam memperjuangkan hak-hak kami yang sudah dijamin konstitusi.Kami bukan mengemis. Kami tidak pernah mengganggu kepentingan orang berpunya,” tegasnya.Kami berharap dengan adanya arahan dari Kadisdik Jawa barat tentang anak-anak warga miskin menjadi tolak ukur bagi kami untuk meminta pihak panitia penyelenggara PPDB membuka akses bagi anak-anak miskin yang kami perjuangkan.

(Relius Eko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − twelve =