Bandung, Prabunews.com – Pada hari ini, Kelompok Cipayung Kota Bandung yang terdiri atas Badan Kerja Cabang GMNI Bandung, GMKI Cabang Bandung, DPC PMKRI Bandung, dan PC PMII Kota Bandung mengadakan aksi Diskusi Jalanan didepan Gedung DPRD Kota Bandung.

Aksi ini bertujuan sebagai bentuk kritik mahasiswa terhadap pelaksanaan PPKM di wilayah Bandung Raya, khususnya Kota Bandung. Hal-hal yang menjadi poin utama dalam penyampaian aksi ini adalah pelaksanaan PPKM di Kota Bandung yang tidak melibatkan elemen-elemen masyarakat, termasuk Mahasiswa, mulai dari tahap perancangan kebijakannya hingga pelaksanaannya.

Dampak dari ketidakjelasan pelaksanaan soal PPKM ini menyebabkan berbagai penyimpangan oleh aparatur birokrasi yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya adalah Pungutan Liar yang dilakukan yang terjadi seperti di TPU Cikadut, Rendahnya angka vaksinasi di Kota Bandung untuk mencapai angka Herd Immunity, Lambatnya pendataan Penerima Bantuan Sosial Pemerintah diluar DTKS sehingga bantuan tidak dapat turun dengan cepat.

Peserta aksi, yang diwakili oleh masing-masing pimpinan Organisasi Kelompok Cipayung, akhirnya beraudiensi dengan DPRD Kota Bandung, yang diwakili oleh Anggota Komisi A, Bapak Aan Andi Purnama, yang menyatakan bahwa banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan pada dasarnya telah disampaikan kepada lembaga eksekutif pada hal ini adalah pemkot, namun menegaskan akan terus mengontrol dan menindaklanjuti tuntutan dan keluhan ini sebagai pelaksanaan fungsi DPRD yaitu Fungsi Pengawasan terhadap kinerja Eksekutif.

Regin Wiragana, Sekretaris GMNI Bandung, ketika diwawancarai menyambut tanggapan dari DPRD Kota Bandung ini, karena memang fungsi dasar DPRD salah satunya adalah Fungsi Pengawasan terhadap kinerja Eksekutif, namun meminta agar elemen-elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dilibatkan dalam berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bandung, dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat, seperti vaksinasi dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Penting juga bagi Pemkot Bandung, untuk menjaga kepercayaan rakyat kepadanya, untuk meningkatkan kinerjanya dari segi keterbukaan APBD dan pertanggungjawaban kinerjanya, hal seperti ini dapat dibagikan dan dibuka kepada masyarakat melalui laman-laman resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota melalui JDIH atau bentuk lainnya” Ungkap Regin.

(Frd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *