Bandung, Prabunews.com – Beberapa hari yang lalu hadir Surat Edaran Ketua Satgas Saber Pungli Jawa Barat No B/88/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang himbauan larangan melakukan pungutan dalam penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa Sebagaimana Pergub No 43 tahun 2020 tentang Petunjuk Tenis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada SMA, SMK dan SLB Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan itu maka iuran bulanan pesrta didik dan sejenisnya dihilangkan (tidak boleh diberlakukan lagi).

Namun Menurut Iwan Hermawan Kerua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Sekolah masih di perbolehkan untuk menerima kontribusi dari orang tua yang mampu baik untuk kepentingan biaya investasi maupun oprasional, hal ini berdasarkan lampiran Pergub No 43 tahun 2020 tersebut bahwa masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal (baik biaya oprasional maupun biaya investasi sekolah).

Iwan Hermawan Ketua FAGI

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, pasal 11 ayat (2) bahwa Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Selain itu berdasarkan pasal 22 ayat (2) bahwa Pendanaan biaya (oprasi) nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara siswa dari orang tua dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban memberikan kontribusi kepada sekolah sebagaimana pasal 52 huruf e.

Namun prosesnya harus melalui rapat penyampaian Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Sekolah denga Komite dan Orang tua siswa sehingga orang tua siswa yang mampu ada kesedian untuk ikut memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang optimal dan setiap orang tua siswa diwajibkan membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk memberikan kontribusi kepada sekolah yang di tanda tangani di atas materai, ada daftar hadir rapat orang tua serta ada surat Undangan ,ada berita acara rapat sebagimana disyaratkan dalam Saran Tindak terhadap jenis pungutan di lingkungan pendidikan provinsi Jawa Barat yang di keluarkan oleh Saber Pungli Jawa Barat pada bulan Juli 2017.

(Kang Amat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *