Bali, Prabunews.com – Tim Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Bali yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Bali, telah berhasil mengungkap kasus penggelapan tanah yang dilakukan oleh seorang oknum Kepala Desa di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung beberapa tahun silam.

Hal tersebut diungkap oleh Dirreskrimum Polda Bali Kombes Pol. Ary Satriyan, S.I.K., M.H., didampingi Kasubbid Penmas BidHumas AKBP Made Rustawan dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Ditreskrimum Polda Bali, Selasa (14/09/2021) siang, waktu setempat.

Dalam keterangan Kombes Ary menjelaskan bahwa, penahanan oknum Kepala Desa berinisial IKT yang telah terbukti melakukan tindakan pidana memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan atau penipuan dan atau penggelapan akta terhadap 4 bidang tanah seluas 55.520 m² di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, milik I Nyoman Tangkas dan Gusti Indra yang dijual kepada Ni Made Murniati (korban) seharga Rp.832 juta pada tahun 2016, dilakukan setelah adanya surat penetapan tersangka pada tanggal 29 Juni 2021, dilanjutkan ke tahap pemberkasan perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana sudah P21 pada tanggal 30 Agustus 2021, “terangnya.

Lanjut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 266 ayat 1 KUHP, dan atau pasal 378 KUHP, dan atau pasal 372 KUHP. Tersangka IKT telah terbukti melakukan pemalsuan dan penggelapan dengan modus operandi, menjual tanah hak milik orang lain yang sudah disertifikasi menjadi atas nama tersangka, kemudian dijual kepada korban Ni Made Murniati isteri dari I Nengah Setar, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tersangka (IKT) dan bukan tanah bermasalah atau sengketa.

“Jadi, pemilik asli tanah tersebut melakukan gugatan atas SHM yang sudah dikeluarkan, dan gugatannya maju ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung, dan inkrah bahwa SHM tersebut dinyatakan melawan hukum, karena kalah dalam gugatan tersebut, akhirnya korban komplain dan melaporkan ke Polda Bali dengan kasus pemalsuan surat, dan setelah P21, saat ini akan kami lakukan tahap 2, “ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Ketut Mangku menambahkan bahwa, bagaimana kedepan pihaknya berupaya mengembalikan sertifikat yang sudah terbit atas nama terlapor yang sudah beralih kepada pihak ketiga (korban), untuk dilakukan tindakan administrasi degan membatalkan dan mengembalikan kepada pemilik awal sebagai tindak lanjut keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).

Mafia tanah itu tidak banyak, cuma teman-temannya yang banyak. Maka dari itu, dengan adanya pengungkapan kasus ini, mudah-mudahan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku yang masih bermain-main dengan persoalan pidana yang berkaitan dengan tanah, “imbuhnya.

Tersangka IKT adalah oknum Kepala Desa yang menjadi mafia tanah tersebut, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini telah mendekam di Rutan Mapolda Bali, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun.

(AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *