Lewati ke konten
Cimahi, Prabunews.com – Rencana pembelajaran tatap muka di sekolah akan dimulai pada semester dua tahun ajaran atau Bulan Januari 2021, hal ini dilakukan dengan adanya titik jenuh dari semua lapisan baik siswa, guru maupun orang tua.
Dan agar terlaksana pembelajaran tatap muka ini maka perlu kesiapan dari semua pihak serta tersedianya infrastruktur sehingga tidak memunculkan klaster baru di masa pandemi covid-19.
Seperti yang diutarakan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya atau Gus Ahad melalui wawancara sambungan telpon dengan Prabunews.com. Gus Ahad memaparkan bahwa wacana pembelajaran tatap muka di Bulan Januari 2021 ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian.
Dan perlu keselarasan serta kesiapan dari semua pihak, karena SKB ini bukan yang menentukan agar pembelajaran tatap muka dilaksanakan tetapi berdasarkan rekomendasi gugus tugas covid-19, Pemerintah Provinsi untuk tingkat SMA/SMK/MA dan Bupati / Walikota untuk tingkat sekolah dasar dan menengah.
Dan yang paling utama PTM dilaksanakan di daerah zona kuning dan hijau. Wacana PTM ini bisa jadi masih jauh dan tidak wajib melihat kondisi saat ini dimana pandemi covid-19 semakin mengganas dengan banyaknya daerah berstatus zona merah.
Apakah dalam waktu kurang dari satu bulan ini bisa teratasi ??? Hasil survey di lapangan langsung Gus Ahad dengan cara ngobrol bareng bersama guru dan orang tua siswa, rata-rata mereka masih takut untuk mengadakan pembelajaran tatap muka dengan alasan dasar takut munculnya klaster baru.
Padahal untuk berjalannya PTM ini syarat mutlak yaitu adanya surat izin dari orang yang mengizinkan putra putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.
Orang tua tentunya akan berpikir ulang di saat pandemi masih berlangsung karena anak adalah asset yang tak ternilai, jangan sampai terjadi lost generation.
Berdasarkan data di Jawa Barat memang ada satu daerah yang masuk zona hijau dan pembelajaran tatap muka telah dilaksanakan yaitu Pangandaran, tetapi harus ingat kondisi Pangandaran tidak bisa dijadikan generalisasi atau kesimpulan dan diterapkan di daerah lainnya seperti Kota Bandung, Depok, Bekasi, Bogor dan daerah lain, ujarnya.
Apabila rencana pembelajaran tatap muka ini tetap akan dilaksanakan maka Gus Ahad menyarankan “kepada seluruh pihak yang terkait baik satuan gugus tugas covid-19, muspida, disdik, dewan pendidikan, KPAI, sekolah dan orang tua untuk segera menyiapkan segala sesuatunya dalam jangka satu bulan guna tersedianya infrastruktur protokol kesehatan serta pihak sekolah juga harus menyiapkan sistem yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa/wi pada saat pembelajaran tatap muka”, pungkas Gus Ahad.
(Dadan Sambas)
