Lewati ke konten
Bandung Barat | Prabunews.com – Selasa, 23 September 2025, Tekanan terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial DAM semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Jawa Barat resmi melayangkan surat desakan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Senin (22/9/2025).
Dalam surat bernomor 07/LSM-KB/IX/2025 yang diterima langsung oleh perwakilan DPP PAN di Jakarta, para aktivis meminta agar Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, segera mengambil langkah tegas terhadap kadernya tersebut.
Ketua Aliansi Aktivis Jabar, Agus Satria, menegaskan bahwa publik KBB sudah muak dengan praktik politik transaksional yang dituding melibatkan DAM bersama sejumlah pejabat birokrasi.
“DAM bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, tapi justru ikut bermain dalam birokrasi kotor. ASN ditekan, anggaran dikuasai kelompok kecil, dan demokrasi lokal ternodai. Ini jelas pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Agus.
Aliansi menyebut, pembahasan anggaran di KBB kerap berlangsung tertutup, penuh intrik, dan jauh dari transparansi. DAM dituding menjadi bagian dari “mafia anggaran” yang lebih mengutamakan kepentingan segelintir elit dibanding rakyat luas.
Dalam surat desakan, mereka menuntut dua hal utama:
Menarik dan memberhentikan DAM dari keanggotaan DPRD KBB demi menjaga nama baik PAN dan menyelamatkan wajah politik Bandung Barat.
Mengumumkan sikap resmi PAN kepada publik, bahwa partai tidak akan menoleransi kader yang terlibat praktik mafia birokrasi maupun anggaran.
Bandung Barat Zona Merah Korupsi
Aliansi Aktivis Jabar mengingatkan bahwa Bandung Barat sudah berulang kali menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan tiga bupati sebelumnya pernah tersandung kasus korupsi serupa.
“Jika PAN tidak berani menertibkan kadernya, publik akan menilai partai ikut melindungi praktik busuk yang merusak demokrasi. Jangan biarkan legitimasi Bupati Jeje Ritchi Ismail ikut tercoreng karena ulah kader bermasalah,” lanjut Agus.
Surat Resmi Diterima DPP PAN
Agus menuturkan, surat resmi Aliansi Aktivis Jabar diterima langsung oleh perwakilan DPP PAN dengan pengawalan aparat Polsek Pancoran. Dalam penyerahan tersebut turut hadir tokoh masyarakat Parongpong, Deni, serta sejumlah aktivis dari elemen LSM dan jaringan antikorupsi.
Mereka menegaskan, bila dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas dari DPP PAN, maka aliansi bersama elemen masyarakat KBB akan kembali melakukan aksi moral di Jakarta maupun Bandung.
“Kami tidak ingin Bandung Barat semakin hancur hanya karena segelintir orang haus kekuasaan. Rakyat berhak menilai PAN berpihak pada kepentingan rakyat, bukan melindungi kader pengkhianat,” tutup Agus.
Kini publik menanti, apakah DPP PAN berani menindak kadernya atau justru membiarkan polemik ini terus berlarut.
