Lewati ke konten
Bandung, Prabunews.com Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kerja Citra Bakti DPRD Provinsi Jawa Barat di Balai Kota Bandung, Senin 23 Desember 2024. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kota untuk mendukung pembangunan di ibu kota Jawa Barat.
Ketua rombongan DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Q. Iswara menyampaikan beberapa isu strategis yang dibahas antara lain pengembangan koridor Bus Rapid Transit (BRT), penanganan banjir, persampahan, pendidikan kesehatan dan perbaikan lingkungan, terutama di Kawasan Bandung Utara (KBU).
“Permasalahan banjir dan degradasi lingkungan menjadi perhatian utama kami. Sinergi antara provinsi dan kota sangat diperlukan untuk menyelesaikan ini,” ujarnya.
Selain itu, Iswara juga mengatakan kesepahaman antara antara provinsi dan Kota Bandung terkait pengoperasian Bandara Kertajati yang menjadi pintu masuk utama ke Jawa Barat
Ia pun mengapresiasi Indeks Pembangungan Manusia (IPM) di Kota Bandung tertinggi di Jawa Barat. Ia berharap koordinasi yang intensif antara DPRD Jabar dan Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi terus berjalan dengan baik kedepan.
“Dengan berbagai masukan dan diskusi yang kita lakukan semoga dapat meningkatkan sinergi antara provinsi dan kota Bandung. Semoga ke depan semakin baik,” kata Iswara.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Acep Jamaludin menambahkan pentingnya penyelesaian isu perbatasan dan pengelolaan sampah.
“Koordinasi yang lebih efektif antara provinsi, kota, dan kabupaten sangat diperlukan, terutama terkait moratorium TPA Sarimukti,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan, Pemkot Bandung akan terus bersinergi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi berbagai isu strategis kota.
“Sebagai ibu kota provinsi, kami siap berkolaborasi dan mendukung setiap kebijakan strategis demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Koswara mengakui pentingnya pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemkot Bandung telah melakukan penghijauan dan meminta agar izin pembangunan di kawasan KBU ditahan sementara.
Namun, Ia mengatakan, persoalan KBU harus diselesaikan dengan sinergi bersama antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi bahkan pusat.
“Kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Kesadaran akan pentingnya KBU harus ditekankan, tidak hanya soal penghijauan, tetapi juga tentang pemanfaatan ruang,” ungkapnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya reformasi transportasi di Kota Bandung untuk mengakomodasi perkembangan metropolitan. Konsepnya adalah mengganti kendaraan pribadi dengan angkutan massal.
“Namun, ini memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat, terutama dalam mempercepat implementasi BRT. Kami juga mendorong adanya perjanjian kerja sama antara provinsi dan kabupaten kota terkait pembiayaan operasional dan subsidi yang diperlukan,” jelasnya.
Koswara juga menyebut Pemkot Bandung juga menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih dan penanganan banjir terutama di kawasan berbatasan.
Selain itu, upaya pengelolaan sampah terus menunjukkan progres positif dengan pengurangan ritase dari 170 menjadi 138 rit per hari. Program RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) juga terus berkembang, dengan jumlah RW KBS meningkat dari 283 menjadi lebih dari 400 RW.
“Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi semua daerah di kawasan Bandung Raya. Kami juga menargetkan hanya menyisakan sampah residu di masa depan,” tambahnya.
Sedangkan berkaitan dengan kawasan permukiman, salah satu program yang telah dilakukan adalah relokasi masyarakat dari kolong jembatan Pasupati ke Rusun Rancaekek. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi permukiman kumuh.
“Kami membutuhkan dukungan dari provinsi, dalam berbagai hal. Kami optimis, dengan sinergi yang kuat, Kota Bandung akan mampu mengatasi tantangan ini,” ujarnya. (rob-red)
Komentar