Bandung, Prabunews.com – Puluhan orang tua murid yang tergabung ke dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Dinas Pendidikan Pemprov Jabar pada Selasa (23/6).
Mereka menyampaikan aspirasi mengenai persoalan yang terjadi selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Seorang orang tua murid, Agus Salim mengaku datang untuk menyampaikan aspirasi terkait jarak ke sekolah yang hendak dituju anaknya yakni SMAN 10 Bandung. Meski secara jarak sudah sesuai, anaknya tetap tidak dapat masuk ke sekolah itu sebab kuotanya terbatas.
“Habis oleh warga sekitar sekolah, kita minta keadilan lah untuk warga Pasirlayung lah,” kata dia.
Sebelumnya, menurut Agus, anaknya mendaftar melalui jalur afirmasi namun tidak masuk. Selain itu, dirinya juga mempersoalkan mengenai website PPDB Jabar yang sulit diakses.
Keluhan itu pun disampaikan oleh orang tua murid lainnya. Mereka mempertanyakan ahli bidang IT di Disdik yang tak dapat menangani persoalan website.
“Masalah website memang kami kesulitan untuk mendaftar karena error,” ucap dia.
Sementara itu, Sekretaris I PPDB Jabar Dian Penisiani mengatakan, pihaknya akan menampung keluhan yang disampaikan oleh orang tua murid lalu mempelajari keluhan tersebut.
“Artinya bahwa aspirasi bapak dan ibu akan kita terima dan akan kita cek,” ujar dia.
Berikut tuntutan yang disampaikan oleh para orang tua murid:
1. Kepala dinas baru tidak mengubah kebijakan yang lama terkait PPDB;
2. Jalur afirmasi tetap menjadi prioritas dengan memperhatikan masyarakat miskin baru:
a. Terdampak Covid-19;
b. PHK;
c. Bencana alam;
3. Siswa jalur afirmasi tidak dibebankan biaya pendidikan (DSP, SPP, dan kegiatan sekolah lainnya);
4. Disdik menayangkan hasil nilai rangking, nilai prestasi akademi, dan scoring prestasi non-akademi serta menampilkan jarak zonasi dari CPD;
5. Memprotes keras dengan adanya surat katabelece anggota DPRD jabar ataupun pejabat lainnya ke sekolah dan hentikan titip menitip oleh pejabat ke sekolah-sekolah yang tidak mengikuti prosedur;
6. Sistem PPDB sekarang dianggap merugikan karena sistem tidak transparan sehingga orang tua siswa tidak tahu alasan putra putri mereka tidak diterima di sekolah yang dituju.
(Dadan Sambas)