Prabunews.com – Tanggal 18 April diperingati sebagai hari peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA). Jika membicarakan hari besar itu, sudah pasti dikaitkan dengan Kota Bandung. Sejarah mencatat, KAA merupakan pertemuan negara-negara Asia-Afrika solidaritas dan persatuan pada 18-24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat. Dari pertemuan tersebut menghasilan 10 poin penting yakni Dasasila Bandung.

Lalu mengapa bisa terjadi KAA?

Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945, tidak berarti situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia ini berkahir. Di beberapa belahan dunia masih ada masalah dan muncul masalah baru.

Penjajahan yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merupakan masalah krusial sejak abad ke-15. Meski sejak tahun 1945 banyak negara, terutama di Asia, sudah menyatakan kemerdekaan, salah satunya Indonesia (17 Agustus 1945), namun masih banyak negara lainnya yang berjuang bagi kemerdekaannya. Selain itu konflik antarkelompok masyarakat di dalam negeri pun masih berkecamuk akibat politik devide et impera.

Meskipun Perang Dunia II sudah berakhir, ternyata belum membuat kita aman. Situasi dunia makin memanas saat munculnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (kapitalis) dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet (komunis).

Perang Dingin pun berkecamuk menjadi konflik perang terbuka. Hal ini tentu menumbuhkan ketakutan dunia akan kembali dimulainya Perang Dunia.

Walaupun pada masa itu telah ada badan yang berfungsi menangani masalah dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun pada kenyataannya badan Internasional belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut.

Maka dari itu Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada saaat itu, berinisiatif untuk menciptakan rasa solidaritas serta menjalin persatuan dengan dihelatnya KAA di Bandung.

Lahirnya Ide Pelaksanaan KAA

Melansir laman resmi Asia Afrika Museum, Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengundang para perdana di Kawasan Asia-Afriks, salah satunya Ali Sastroamidjojo (Indonesia), dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya.

Pada pertemuan dengan pemimpin negara-negara di Kawasan tersebut, Presiden Indonesia, Soekarno, menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo, untuk menyampaikan ide Konferensi Asia Afrika pada pertemuan Konferensi Kolombo tersebut.

Dari sinilah tercetus gagasan untuk membuat suatu forum dengan negara-negara di Kawasan Asia-Afrika dan Indonesia lah yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan tersebut.

Lalu pada 28-29 Desember 1954, para pemimpin negara-negara tersebut berkumpul di Bogor, Jawa Barat, untuk menyusun kerja sama yang sifatnya netral dan tidak memihak blok mana pun.

Dalam kesempatan itu juga, Indonesia menunjuk Kota Bandung sebagai tempat digelarnya pertemuan yang diberi nama Konferensi Asia-Afrika itu. Pada 5 Januari 1955, Gubernur Jawa Barat saat itu, Samsi Hardjadinata, membentuk panitia persiapan KAA. Samsi Hardjadinata beserta panitia bertugas untuk menyediakan akomodasi, transportasi, logistik, keamanan, penerangan, komunikasi, kesehatan, hiburan, dan lain-lain, untuk para perwakilan negara-negara peserta. Untuk mempersiapkan semua hal, Indonesia juga membentuk Panitia Interdepartemental pada 11 Januari 1955.

Bandung, Indonesia menyediakan Hotel Preanger, Hotel Homman, dan 12 hotel lainnya, serta bungalow di Lembang, Ciumbeleut, dan Cipaganti, untuk tempat menginap para peserta selama KAA.

Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung, Presiden Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Dwiwarna, dan sebagian Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Penggantian nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakkan konferensi dan menciptakan suasana konferensi yang sesuai dengan tujuannya.

Negara dan Tokoh KAA

Dalam sejarah, Indonesia tercatat sebagai pelopor sekaligus penyelenggara pertemuan pemimpin negara kawasan Asia dan Afrika. Adapun tokoh-tokoh utama sekaligus pelopor dalam KKA, yaitu:

Ali Sastroamidjojo (Indonesia)
Mohammad Ali Bogra (Pakistan)
JawaharlalNehru (India)
Sir John Kotelawala (Ceylon/Sri Lanka)
U Nu (Burma/Myanmar)

Melansir laman resmi Kementerian Luar Negeri, berikut total 29 negara dari Asia maupun Afrika yang mengikuti KAA, di antaranya Afganistan, Arab Saudi, Burma (Myanmar) Ceylon (Sri Lanka), Cina, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, juga Lebanon.

Ada pula Liberia, Libya, Mesir, Nepal, Pakistan, Filipina, Sudan, Suriah, Thailand, Turki Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara), Republik Vietnam (Vietnam Selatan), Yaman, Yordania, serta Siprus.

Sebagai informasi, Siprus yang kini menjadi bagian dari Eropa saat itu belum sepenuhnya merdeka. Sementara Turki juga belum diputuskan bergabung dengan Eropa.

Pidato Ir. Soekarno di KAA

Ir. Sukarno selaku Presiden Indonesia membuka helatan KAA dengan menyampaikan pidato pembukaan sebagai berikut:

“Saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan, bahwa kita, pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika, mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera, apabila mereka bersatu, dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia Afrika tidak akan terjamin.”

“Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan menunjukkan kepada umat manusia jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai keselamatan dan perdamaian,” pungkas Presiden Sukarno.

Isi KAA

KAA yang dilaksanakan sejak tanggal 18 hingga 24 April 1955 ini membuahkan hasil. Point-point hasil pertemuan itu dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Dasasila Bandung :

Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.
Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB.
(a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar mana pun.
(b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun.
Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.
Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.