Bandung | Prabunews.com – 10 November 2026 – Perkumpulan Aktivis 98 (PA98) memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026 dengan merilis siaran pers bertajuk “Meneladani Pahlawan, Menagih Tanggung Jawab Negara.”
Dalam siaran pers tersebut, PA98 menegaskan bahwa meneladani pahlawan tidak cukup hanya melalui upacara dan penghormatan seremonial. Nilai kepahlawanan, menurut PA98, harus diwujudkan dalam keberanian membela kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menjaga demokrasi.
“Kritik, penelitian, pemberitaan, dan penyampaian pendapat secara damai merupakan hak konstitusional sekaligus instrumen pengawasan rakyat terhadap jalannya kekuasaan,” tulis PA98 dalam siaran persnya.
PA98 juga menyoroti demonstrasi mahasiswa yang berlangsung serentak di berbagai daerah sebagai bukti bahwa semangat perjuangan masih hidup di kalangan generasi muda, termasuk Generasi Z.
“Dari Perhimpunan Indonesia (1908), gerakan mahasiswa 1966, gerakan 1977-1978, Reformasi 1998, hingga gerakan mahasiswa hari ini, mahasiswa selalu menjadi bagian dari dinamika perubahan sosial dan politik Indonesia. Karena itu, aksi mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai ancaman hanya karena mengkritik pemerintah,” lanjut PA98.
PA98 menyampaikan agenda pengawasan publik yang diberi nama PANTURA – Delapan Tuntutan Rakyat, sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban Menteri Kehutanan atas Karhutla
Menteri Kehutanan diminta membuka hasil pengawasan terhadap pemegang izin, menjelaskan penggunaan anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menetapkan tenggat waktu perbaikan. DPR diminta meminta penjelasan secara terbuka dan Presiden mengevaluasi kinerjanya.
2. Selamatkan SDA, Mineral, dan Energi
PA98 meminta negara memiliki kendali efektif atas pengelolaan sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan impor energi, membangun industri pengolahan di dalam negeri, melindungi hak masyarakat lokal, mempercepat reforma agraria, dan membuka tata kelola penerimaan negara secara transparan.
3. Lindungi Daya Beli dan Pekerjaan Rakyat
Pemerintah pusat dan daerah diminta menjaga keterjangkauan harga pangan, memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, serta memperluas dukungan bagi UMKM, petani, dan nelayan.
4. Audit Program dan Proyek Beranggaran Besar, Termasuk Dugaan Conflict of Interest
PA98 mendesak pemerintah membuka informasi anggaran, biaya, proses pengadaan, capaian, dan risiko setiap program strategis. BPK dan DPR diminta menjalankan fungsi pemeriksaan dan pengawasan hingga seluruh temuan ditindaklanjuti.
Secara khusus, PA98 meminta audit memprioritaskan temuan-temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) seperti dugaan conflict of interest, dugaan penyalahgunaan jabatan, dan pemborosan belanja influencer.
PA98 mendesak pembukaan KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan, serta penegakan aturan larangan rangkap jabatan dan pencegahan conflict of interest bagi pejabat publik.
5. Utamakan Pelayanan Dasar dan Kesehatan Keuangan Negara
Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR diminta memastikan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas, serta menjelaskan kondisi utang negara dan kewajiban keuangan dari penugasan negara secara transparan.
6. Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
KPK, kepolisian, dan kejaksaan diminta menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti, tanpa diskriminasi, disertai penelusuran konflik kepentingan, pemulihan kerugian negara, dan perlindungan saksi dan pelapor.
7. Tuntaskan Reformasi Polri dan Lindungi Kebebasan Sipil
Presiden, Polri, dan lembaga pengawas diminta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepolisian. Negara wajib menjamin kebebasan berpendapat, hak berkumpul, dan penyampaian aspirasi secara damai, termasuk melindungi mahasiswa dan masyarakat dari kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.
8. Sampaikan Jawaban dan Rencana Tindak Lanjut yang Terukur
Pemerintah, DPR, dan lembaga negara terkait diminta memberikan tanggapan terbuka terhadap delapan tuntutan tersebut, dengan memuat langkah konkret, penanggung jawab, jadwal, indikator keberhasilan, dan mekanisme pengawasan yang dapat diakses masyarakat.
PA98 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal tuntutan tersebut melalui dialog, penelitian, pemberitaan, advokasi, dan partisipasi publik secara damai.
“Perbedaan pandangan harus dihormati. Tuduhan tidak dapat menggantikan pembuktian, sebagaimana jabatan tidak dapat menggantikan pertanggungjawaban,” tulis PA98.
Siaran pers tersebut ditandatangani Ketua Umum Presidium PA98, Muhamad Surya Wijaya, dan Sekretaris Jenderal PA98, Lukman Nurhakim.