Prabunews.com – Bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, pemerintah terus mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi melalui berbagai program atau yang sering disebut PEN (pemulihan Ekonomi Nasional) salah satunya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pemerintah berupaya untuk terus mendukung UMKM dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
Program PEN sendiri diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Peranan program PEN yang sangat krusial dalam situasi pandemi membuat pemerintah perlu berhati-hati.
Pemerintah juga harus memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menjaga asas keadilan sosial dan penggunaan PEN demi kemakmuran rakyat. Pemerintah akan terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dari program ini, dan menjaga agar tidak terjadi moral hazard.
Besarnya dana yang diperlukan untuk pendanaan PEN juga mendorong terjadinya pembagian biaya serta risiko antar pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada Sabtu (8/4), salah satu acara di Kota Bandung tepatnya di Jalan Soekarno dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung.
Tanpa pemeritahuan, semua stand yang sudah di dekor sedemikan indahnya harus dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Bandung. Tak adanya keadilan, Tak adanya perlindungan, tanpa adanya dukungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi salah satu pengusaha kecil, pelaku UMKM serta pelaku seni di Kota Bandung.
Hal itu lah yang tengah dirasakan salah satu pengusaha kecil dibidang Event Organizer, Michael Oktavianus sekaligus direktur PT. Antpro Tobasa serta para pelaku UMKM yang tergabung dalam Warung Santripeneur Nusantara (WSN).juga sebagai salah satu penggagas sekaligus pelaksana acara Eid Festival 2023
Mereka sebagai penggagas sekaligus pelaksana acara Eid Festival 2023 merasa sedih dan kecewa apa yang sudah dialaminya itu.
“Jelas sangatlah kecewa bagi kami, pembongkaran sekaligus pembubaran paksa saat loading acara sama sekali tidak adanya toleransi. Setidaknya adanya pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu,” ujar Ketua Warung Santripeneur Nusantara (WSN) kepada wartawan Prabunews, Sabtu (8/4).
“Kami di sini taat hukum segala aturan dan prosedural administrasi kami tempuh dari izin warga, dinas terkait begitupun dengan izin kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung kami sudah dapatkan. Begitupun dengan pemasangan baligho pajaknya kami sudah bayarkan namun tetap saja dibongkar,” tegasnya menjelaskan sambil memperlihatkan beberapa lembar surat.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua KPJ Kota Bandung, Cepi Suhendar sekaligus panitia penyelenggara acara Eid Festival 2023.
“Kita gagal total untuk pulih dari keterpurukan Covid-19 tadinya kita mau membantu warga dan pemerintah sekaligus berupaya untuk pemberdayaan guna mengembangkan minat lain atau usaha lain,” kata Cepi.
Hal itu, lanjut Capi, karena para pengamen yang tergabung dalam KPJ akan berkolaborasi dalam acara Eid Fes 2023 sebagai panitia untuk menjadi pengisi acara. Tentu hal ini dapat mengurangi jumlah lonjakan pengamen dijalanan pada bulan ramadan hingga menjelang Idul Fitri dan sesudahnya.
“Dikhawatirkan banyak pengamen jalanan yang datang dari luar kota atau kabupaten, bahkan luar provinsi yang tidak tergabung dalam wadah KPJ (Komunitas Pengamen Jalanan), dan itu tentunya akan sedikit mengurangi kenyamanan warga hususnya bagi pengendara,” pungkasnya.