Bandung | Prabunews.com – Setiap musim hujan, pemandangan yang sama terulang di Bandung Raya: genangan air di mana-mana, rumah-rumah terendam, jalan-jalan menjadi sungai, dan aktivitas ekonomi yang lumpuh. Dengan mudah kita menunjuk hujan sebagai biang keladi, menyebutnya “bencana hidrometeorologi” seolah-olah ini adalah takdir yang tak terelakkan. Namun, benarkah kita cukup berhenti pada penjelasan yang sederhana ini?

Memahami Dua Wajah Bencana

Bencana hidrometeorologi memang nyata adanya. Curah hujan tinggi adalah pemicu yang tak terbantahkan. Tapi menyematkan label ini secara sepintas pada banjir Bandung Raya adalah simplifikasi yang berbahaya. Ini bagai menyalahkan korek api untuk kebakaran hutan, sambil mengabaikan siapa yang menyalakannya dan mengapa hutan itu begitu kering.

Di sisi lain, ada bencana antropogenik—malapetaka yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia sendiri. Inilah wajah lain dari bencana yang seringkali kita abaikan, meski jejak-jeaknya terpampang jelas di depan mata.

Wajah Ganda di Bandung Raya

Mari kita telusuri bukti-bukti yang ada. Di Lembang, kawasan resapan air strategis yang seharusnya menjadi benteng pertahanan alam, telah berganti wajah menjadi villa dan hotel mewah. Setiap meter persegi beton yang menggantikan tanah terbuka adalah undangan terbuka untuk banjir.

Pergi ke Majalaya, 180 pabrik tekstil tak hanya menyedot air tanah secara berlebihan, tetapi juga mencemari sungai dengan limbah industri. Di Rancaekek, industrialisasi tumbuh pesat tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai. Sementara di Cimahi, 40% ruang terbuka hijau lenyap dalam lima tahun—ditelan permukiman dan kawasan komersial.

Dialektika yang Tak Terelakkan

Yang kita saksikan sekarang adalah pertemuan antara kedua jenis bencana ini. Bencana hidrometeorologi menyediakan pemicu, sementara bencana antropogenik menciptakan kerentanan. Hujan yang tinggi bertemu dengan tanah yang kehilangan daya serapnya. Air yang melimpah bertemu dengan sungai yang menyempit dan dangkal.

Inilah dialektika lingkungan yang nyata: interaksi antara fenomena alam dan kesalahan manusia yang memperparah dampaknya. Kebijakan tata ruang yang lemah, penegakan hukum lingkungan yang setengah hati, dan budaya “diam berarti setuju” terhadap alih fungsi lahan telah menciptakan bom waktu ekologis. Dan kini, bom itu meledak di depan mata kita.

Solusi yang Melampaui Dikotomi

Mengakui kompleksitas ini membawa kita pada solusi yang lebih holistik. Kita tidak bisa hanya berfokus pada satu sisi saja.

Pertama, kita perlu moratorium total terhadap alih fungsi lahan resapan air. Ini adalah langkah antisipatif terhadap faktor antropogenik.
Kedua, rehabilitasi terintegrasi Daerah Aliran Sungai Citarum harus menjadi prioritas, mengatasi baik faktor alam maupun manusia.
Ketiga, penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
Keempat, transformasi sistem drainase dengan pendekatan yang memadukan solusi teknis dan ekologis.
Kelima, edukasi yang partisipatif untuk membangun kesadaran dari akar rumput.

Kesadaran Baru yang Diperlukan

Seperti firman dalam QS. Al-Anfal: 11, hujan seharusnya menjadi rahmat—penyucian dan penguatan. Tapi kita telah mengubahnya menjadi kutukan melalui keserakahan dan kelalaian.

Banjir Bandung Raya mengajarkan kita bahwa tidak ada dikotomi yang sederhana antara bencana alam dan buatan manusia. Yang ada adalah dialektika yang kompleks antara keduanya. Mengabaikan salah satu sisi hanya akan membawa kita pada solusi yang parsial dan tidak berkelanjutan.

Masa depan Bandung Raya tergantung pada kemampuan kita memahami dialektika ini dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Bukan dengan menyalahkan alam, tetapi dengan memperbaiki kesalahan kita sendiri. Bukan dengan mencari kambing hitam, tetapi dengan mengambil tanggung jawab kolektif.

Inilah pelajaran dari dialektika lingkungan: bahwa kita tidak bisa mengendalikan alam, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan terkadang, itulah yang paling sulit.

Oleh: Rakean Apachiel – Pemerhati Lingkungan dan Kebencanaan DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda).