Surabaya, Prabunews.com – Unjuk rasa yang diikuti ribuan driver ojek online (Ojol) dengan tema Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jilid 2, Selasa (15/9/2020) kemarin, menghasilkan beberapa kesepakatan.
Kesepakatan itu antara lain, Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk driver ojol akan dikucurkan. Dengan catatan, belum masuk dalam program bantuan manapun juga.
Mekanisme pendataan, pihak Frontal dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi secara intensif.
Untuk legalitas R2 (ojol), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim) akan segera bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan.
Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) juga akan kirim surat kepada Kemenkominfo atas ketidakkooperatifan aplikator transportasi online terkait permasalahan yang terjadi di Jawa Timur, sehingga perlu ketegasan dalam pembinaan dan pengawasannya.
Tak hanya itu, dalam seminggu ke depan, Diskominfo Jatim juga akan memanggil pihak aplikator untuk konsolidasi bersama perwakilan dari Frontal.
Terkait masalah tindakan kekerasan yang dialami oleh driver ojol baru-baru ini di Surabaya, akan dilaporkan kepada Direktur Intelejen Polda Jatim. Serta, perwakilan dari Frontal diberikan kesempatan menghadap untuk mengakomodir laporan tersebut.
Hasil dari mediasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur ini dihadiri oleh Tim 12 Frontal.
Humas Frontal Jilid 2, Daniel Lukas Rorong mengaku lega dan bersyukur atas hasil akhir dari demo yang berlangsung Selasa (15/9/2020) kemarin itu.
“Alhamdulillah, ada hasil signifikan. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan terealisasi sesuai rencana,” kata Daniel, Rabu (16/9/2020) pagi.
Aksi demo damai yang diikuti driver ojol yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Daring Indonesia (HIPDA), Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Timur, Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur dan juga komunitas atau paguyuban driver ojol lain yang berasal dari berbagai daerah di Jatim ini sendiri sempat memacetkan jalan protokol di Surabaya.
Di awali dari frontage Ahmad Yani sisi barat di samping Cito, ribuan ojol dan taksi online ini melakukan konvoi.
Menempuh rute Jalan Ahmad Yani hingga Pahlawan. Dengan sasaran yakni Kantor Dishub Jawa Timur, Kantor Diskominfo Jawa Timur, Kantor Polda Jawa Timur, Kantor KPPU Jawa Timur, kantor aplikator di Jalan Pemuda dan berakhir di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan.
Akibatnya, timbul kemacetan yang cukup parah di rute yang dilalui peserta aksi.
“Saya atas nama rekan-rekan yang melakukan aksi kemarin meminta maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat Surabaya,” ucap Daniel yang juga Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur.
Selama berlangsungnya demonstrasi, para driver online juga sepakat off bid (mematikan aplikasi untuk tidak mengangkut penumpang atau barang) hingga tuntutan dipenuhi.
Meski sempat terjadi aksi sweeping, bagi driver ojol yang masih mengangkut penumpang, namun tidak sampai terjadi tindak kekerasan.
Driver ojol yang terkena sweeping, disuruh naik di atas mobil komando dan menyanyikan lagu nasional seperti Indonesia Raya serta menghafal sila-sila Pancasila.
Yang menarik, terkait aksi demo yang berlangsung, pihak aplikasi sampai mengeluarkan notifikasi untuk meniadakan performa hingga paling lambat tanggal 16 September dan menghimbau kepada mitra agar tetap tenang, serta menghindari daerah yang beresiko selagi mengambil order.
(H.WHB)