Sumedang, Prabunews.com – Sejak Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional di Indonesia maka seketika itu pula roda pelayanan public berubah drastis tak terkecuali di bidang Pendidikan. Selain laju pertumbuhan ekonomi nasional terhambat, pandemi Corona 19 yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir, menjadi batu sandungan bagi dunia pendidikan.
Betapa tidak, pemerintah harus berupaya keras mencari jalan keluar, agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan. Seperti salah satunya metode pembelajaran berbasis Daring. Hal itu pada awalnya dinilai efektif dan representatif, karena tanpa harus bertatap muka dengan guru, siswa dapat mengikuti pembelajaran.
Dan lagi – lagi metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pun tidak berjalan mulus. Sehingga menuai kontroversi dari berbagai pihak. Misalnya kemampuan orang tua siswa membeli android atau bahkan kuota data dan akses internet menjadi permasalahan baru.
Hal tersebut mendapat tanggapan serius dari Eka Ganjar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Rabu/8, menurutnya “Sudah ada kebijakan dari Dinas Pendidikan, diantaranya sudah membuat rancangan atau rumusan terkait dengan pembelajaran online yang tidak terlalu membebankan orang tua siswa, bahkan itu bisa disupport dari Dana BOS.
Selanjutnya, sejauh ini, pihaknya sedang menjajaki bentuk kerjasama dengan salah satu provider seluler, terkait penyediaan Kuota data yang harganya memang terjangkau., walaupun masih dalam tahap penjajakan, namun bentuk kerjasama tersebut sudah berjalan di 200 sekolah, dan inipun bukan quota murah melainkan penggunaan aplikasi Zoom,” tuturnya.
Sedangkan, terkait sejumlah orang tua siswa yang mengeluhkan beratnya beban biaya pengeluaran untuk membeli quota internet, pihaknya sudah mengantisipasi dengan program tersebut dengan tujuh metode pembelajaran.
“Pertama pembelajaran virtual, yang porsinya hanya 15 persen. “Kalau yang internet nya ada, orang tuanya mampu, kurang lebih hanya tiga kali dalam sebulan. Pembelajaran kedua, Tematik Projek. Yakni menugaskan anak, sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan, untuk melakukan pekerjaan langsung. “Misalnya anak Paud disuruh menanam biji tomat. Maka anak dibantu orang tuanya untuk menyiapkan tanah, polibag, menanamnya, menyiramnya. Setelah enam bulan tumbuh, maka anak akan merasa memiliki,” Atau anak SD ditugaskan menanam bunga dan anak SMP mendapat tugas membedakan antara beras biasa dengan beras ketan. “Nanti anak akan tahu beras jika diolah akan menjadi apa dan ketan jika diolah aoan menjadi apa,” tuturnya.
Selanjutnya metode ke tiga, guru menyusun modul dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Difoto dibagikan melalui aplikasi WhastApp dan sebagainya.
“Jika ada anak yang tidak memiliki android, bisa numpang ke temannya yang punya android atau belajar berkelompok, metode ke empat, Home Visit atau guru yang menyambangi rumah siswa. “Misalnya anak lima orang, bisa belajar di satu rumah,” katanya.
Untuk yang ke lima, pembelajaran melalui televisi dan radio. “Guru – guru sudah melakukan rekaman di tv dan radio lokal,”ke enam melalui grup media sosial, seperti WhatsApp maupun FaceBook dan yang ke tujuh, melalui pembelajaran berkala dan terukur. Berkala artinya, tidak boleh seorang guru memberi kan tugas setiap hari, tetapi cukup seminggu sekali. Sedangkan terukur artinya bahwa pekerjaan anak harus menjadi kumpulan nilai. “Sehingga anak akan punya nilai apa di tengah atau di akhir semester,” ucapnya.
Menyikapi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat ini., Rahmat Hidayat selaku ketua DPP/Umum LSM Prabu selaku pemerhati Dunia Pendidikan, berpendapat., “Banyak sekolah yang tidak bisa menuntaskan pembelajaran, Karena itu PJJ di masa pandemi covid-19 ini seolah membuat dunia pendidikan pada umunya menjadi tidak berdaya. Saat seperti itu menganggap sekolah sama saja dengan libur. Dengan begitu Saya berpendapat jika kualitas pendidikan di masa pandemi covid-19 dipastikan turun. hal itu fakta kualitas pendidikan yang tak bisa diperbincangkan lagi dimassa saat ini,paparnya.
“Terlebih ada sekolah yang tidak bisa menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara optimal. Hanya dengan gara-gara permasalahan listrik, internet dan ketidakmampuan orang tua siswa membeli gadget, Meskipun punya gadget, mereka masih terbebani dengan harus membeli Kuota yang memang harganya mahal, jelasnya.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumedang, untuk lebih membuka mata dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan PJJ ini, bukan hanya perkara penyediaan subsidi pulsa, tapi juga harus memecahkan masalah ini terutama segala Fasilitas KBM nya, serta harus ada koordinasi dengan pihak dinas terkait lainnya sebagai penunjang untuk kelancaran proses pembelajaran siswa tersebut,” pungkasnya.**
(END)