Bandung, Prabunews.com — Kerusakan wilayah Hutan Lindung yang berada di area Eco Wisata Ranca Upas yang terjadi akibat pelaksanaan event motor beberapa hari yang lalu mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk netizen di dunia media sosial.
Tak ketinggalan puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam berbagai macam komunitas mengecam tindakan tersebut dan sebagai sebuah bentuk keprihatinan serta sikap atas kejadian tersebut maka pada hari kamis (9/3) bertempat di Mapala Girilaya Uninus dilaksanakan rapat konsolidasi para pegiat lingkungan dalam rangka menyikapi kejadian tersebut.
Rapat konsolidasi Aliansi Pencinta Alam Jawa Barat ini Digawangi okeh Forum Komunikasi Keluarga Besar Pecinta Alam Bandung Raya (FK KBPA BR).
Melalui komunikasi yang cukup panjang rapat konsolidasi tersebut menghasilkan beberapa tuntutan yang terakumulasi dalam sebuah keputusan yang berisi sebagai berikut :
Kami Aliansi Pecinta Alam Jawa Barat Menyatakan Sikap :
1. Mengecam segala bentuk pelanggaran kawasan hutan lindung di Jawa Barat dan Indonesia.
2. Mengecam seluruh aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan di Kawasan Rancaupas dan sekitarnya
3. Mendesak Perhutani untuk melarang seluruh aktivitas offroad di hutan lindung di jawa barat
4. Mendesak dan menuntut pertanggungjawaban panitia, pengelola, dan para pihak terkait kerusakan di Rancaupas, untuk segera melakukan rehabilitasi.
5. Mendesak Aparat Penegak Hukum melakukan Tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan sikap Aliansi Pencinta Alam Jawa Barat, dengan ini kami menuntut segera sikap resmi dari Perhutani terkait tuntutan di atas, dalam waktu 2x 24 jam.
Dengan lahirnya pernyataan sikap dari Aliansi Pencinta Alam Jawa Barat maka sikap jelas dari para pemangku kebijakan sangat dinantikan.
Hal ini sangat diperlukan mengingat kegiatan olahraga bermotor yang dilaksanakan oleh EO dan terkadang menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diharapkan bukan hal yang pertama terjadi.
Diperlukan ketegasan dan keseriusan keberpihakan pemerintah dalam membuat regulasi yang jelas tentang ijin dan pemetaan lokasi untuk setiap pelaksanaan event seperti ini sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diharapkan para pemegang kebijakan tidak hanya berpikir tentang keuntungan finansial semata namun harus bijak dalam memposisikan dampak lingkungan juga.
(Kang Amat)