Bandung, Prabunews.com. Ir .H. Abdul Hadi Wijaya , M.Sc . Wakil ketua Komisi V di DPRD Provinsi Jawa Barat membidangi Pendidikan , Anggota Fraksi FPKS DPRD Jabar ini menyorot Kebijakan Gubernur Jabar , H.M. Ridwan Kamil untuk bidang pendidikan yang realisasinya ada di lembaga dinas pendidikan provinsi jawa barat , dibawah pimpinan kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat, Dr . Ir . Hj . Dewi Sartika. Sorotan tersebut disampaikan pada Media terkait Sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah jenjang SMA , SMK dan SLB di jabar. ( 25 / 11 / 2019 ) .
Berdasarkan Data yang disampaikan pada Media oleh Ir . H. Abdul Hadi, keberadaan sekolah swasta yang ada di jabar jenjang SMA / SMK dan SLB berstatus Swasta , menampung 1,02 juta peserta didik, sementara peserta didik yang ada di sekolah negeri hanya 761 Ribu Siswa SMA / SMK dan SLB. Secara Fakta keberadaan sekolah swasta berkontribusi lebih besar dalam pendidikan , sebesar 57, 3 % , dan sekolah negeri 43,7 % . Tentunya kebutuhan sekolah swasta tidak lebih rendah dari pada sekolah negeri , termasuk Sarpras nya , ujar Abdul Hadi .
Namun sayang kata wakil ketua komisi V ini , pemerataan dan pemetaan anggaran belum diterapkan dengan adil oleh pemerintah jabar saat ini , padahal sarana dan prasarana pendidikan sangat menunjang dalam kegiatan pembelajaran agar berjalan Efektif dan Efisien untuk kepentingan belajar dan mengajar guna anak bangsa guna mencapai tujuan pendidikan. Tegas Abdul Hadi.
Dalam RAPBD – TA 2020 , jelas tertera dalam peruntukan Belanja , ada pos Iuran pendidikan bulanan Untuk sekolah negeri sebesar Rp , 941 Milyar , dan untuk sekolah sekolah pendidikan menengah Universal ( swasta) senilai Rp , 627 Milyar . Untuk itu kami minta kepada Gubernur jawa barat , agar alokasi kedua pos tersebut dibuat lebih Proposional , sesuai dengan Proporsi jumlah anak didik yang dikelola oleh sekolah guna Pemerataan Pendidikan , jelas Wakil ketua komisi V DPRD Provinsi jawa barat pada Media.
( FRD)