Subang,Prabunews.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas penambangan di Kabupaten Subang, Jumat (18/4/2025). Dalam sidak tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran serius yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan.

Salah satu temuan utama adalah aktivitas truk tambang yang mengangkut melebihi kapasitas, bahkan mencapai 30 ton, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalur provinsi. Hal ini menyebabkan kerusakan jalan yang merugikan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Izin Dicabut, Evaluasi Menyeluruh Diperintahkan

Menanggapi temuan ini, Gubernur Dedi Mulyadi — yang akrab disapa KDM — menyatakan akan menindak tegas para pelaku usaha tambang yang tidak taat aturan.

“Aktivitas yang merusak lingkungan dan tidak berpihak pada masyarakat tidak bisa dibiarkan. Izin harus dicabut,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, KDM memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di Jawa Barat, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Koordinasi Lintas Instansi, Hitung Dampak Kerusakan

Evaluasi tersebut akan melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk:

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Satpol PP
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR)

Secara khusus, DBMPR diminta untuk menghitung dampak kerusakan infrastruktur jalan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Hasil perhitungan ini akan digunakan sebagai dasar untuk penagihan ganti rugi kepada pihak penambang.

“Kami tidak hanya ingin menegakkan aturan, tapi juga memastikan kerugian masyarakat diganti dan lingkungan tetap lestari,” tambah KDM.

Komitmen Pemprov Jabar: Tegas dan Berpihak ke Masyarakat

Langkah sidak dan tindak lanjut ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga tata kelola pertambangan yang adil, ramah lingkungan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Rapat koordinasi lintas instansi terkait telah dijadwalkan awal pekan depan untuk membahas langkah konkret berikutnya dalam penanganan isu tambang di wilayah Jawa Barat.