KOMITMEN MERAIH WBBM, KEMENKUMHAM BALI IKUTI PEMBUKAAN PRA EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023

NEWS349 Dilihat

 

JAKARTA,Prabunews.com- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali setelah meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terus melakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik baik kepada pelayanan kepada Masyarakat maupun peningkatan Pelayanan Internal terhadap capaian kinerja organisasi. Pada tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Bali terpilih dari 45 satker/unit kerja yang diusulkan menuju WBBM tahun 2023 oleh Unit Eselon I ke Tim Penilai Internal (TPI). Selain Kanwil, terdapat 1 (satu) satuan kerja di Wilayah Bali yang berhasil lulus menuju WBBM ke tahap penilaian TPI, yakni Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM didampingi Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelola Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan Sugeng Hardono selaku Ketua Tim Pokja Manajamen Perubahan menghadiri Kegiatan Pembukaan Pra-Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBBM yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Selasa (23/5) bertempat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara menyampaikan apresiasi kepada para Kakanwil dan Kepala Satuan Kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerjanya masing-masing sehingga bisa diusulkan kepada tahap penilaian internal (TPI).

Dalam sambutannya Ida Asep berharap kepada seluruh satker agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam menyampaikan perubahan apa yang telah dilakukan dari WBK ke WBBM kepada tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. “harus ada bukti nyata perubahan dari WBK ke WBBM” ungkapnya. Ida Asep berharap pada tahun 2023 ini, Satker Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memperoleh predikat WBK/WBBM dapat lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bramantyo Agung Nugroho dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan pra evaluasi ini bertujuan Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi satuan kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan ini diikuti oleh 45 satuan kerja menuju WBBM, dengan rincian 2 Unit Kerja Eselon 1, 10 Unit Kerja Kantor Wilayah dan yang lainnya merupakan satuan kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Seluruh rangkaian kegiatan telah diagendakan berlangsung selama 4 hari terhitung dari tanggal 23 s.d 26 Mei 2023.