Bandung | Prabunews.com – Baru-baru ini, kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk menjalani program pembinaan karakter menimbulkan pro dan kontra. Program yang melibatkan TNI sebagai pengajar ini bertujuan untuk memperbaiki sikap anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran atau pembangkangan. Namun, kebijakan ini memicu berbagai kritik dari pengamat pendidikan dan organisasi hak asasi manusia.
Pada bulan Mei 2025, Dedi Mulyadi memulai program ini dengan mengirim 69 siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer yang ada di Purwakarta dan Bandung. Program ini diharapkan dapat membentuk kedisiplinan dan karakter bela negara bagi para siswa. Siswa-siswa yang terlibat dalam pergaulan bebas atau masalah hukum dipilih untuk mengikuti program ini, dengan persetujuan dari orang tua dan sekolah.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pengamat pendidikan berpendapat bahwa pendekatan militer bukanlah solusi yang tepat untuk menangani masalah sosial seperti kenakalan remaja. Menurut Khairul Fahmi, seorang pengamat militer dari ISESS, pendekatan yang lebih baik adalah dengan memberikan pendidikan yang bersifat reflektif dan berbasis pada pendampingan emosional, bukan dengan pemaksaan sistem militer.
Selain itu, Doni Koesoema, seorang pengamat pendidikan, menyarankan agar anak-anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan mereka, karena pendidikan yang efektif melibatkan komunikasi dua arah antara pihak yang terlibat, terutama orang tua dan guru.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak anak. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah kenakalan remaja.
Meski demikian, Dedi Mulyadi tetap mempertahankan kebijakan ini. Menurutnya, program tersebut memberikan dampak positif bagi siswa yang terlibat, dengan banyak di antaranya merasa lebih disiplin dan termotivasi setelah menjalani pelatihan. Ia berpendapat bahwa program ini adalah alternatif bagi orang tua yang merasa kesulitan mendidik anak-anak mereka yang terjerumus dalam perilaku negatif.
Kontroversi terkait kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer menyoroti perdebatan seputar pendekatan yang tepat dalam mendidik generasi muda. Meskipun tujuannya baik, yakni untuk memperbaiki karakter dan kedisiplinan siswa, kebijakan ini menghadapi tantangan dalam hal implementasi yang tepat, yang mempertimbangkan hak dan kesejahteraan anak-anak. Sebuah pendekatan yang lebih berbasis pada pemahaman psikologis dan pendampingan mungkin menjadi jalan tengah yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini.**(rei)