Prabunews.com – Hari ini warga Kota Bandung dihebohkan dengan kabar berita OTT (Operasi Tangkap Tangan) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang terjadi pada hari Jumat (14/4) atas dugaan terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bandung.
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung menyayangkan dan turut prihatin dengan kejadian ini yang diduga meilbatkan beberapa oknum Dishub. Kondisi ini menggambarkan masih lemahnya sistem pencegahan praktik korupsi yang merusak citra Pemkot Bandung.
Pemkot Bandung khususnya dinas terkait, harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam pelanggaran kasus tersebut.
“Saya berharap Kang Yana Mulyana dan beberapa oknum Dishub, harus siap dan proaktif, menunjukkan kesiapan dalam menghadapi kondisi ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar kasus dugaan OTT KPK ini menjadi terang benderang dan secepatnya memulihkan marwah Pemkot Bandung,” ujar Ketua DPC PBB.
Pemkot Bandung harus melakukan tindakan khusus dalam menghadapi kasus OTT yang melibatkan ASN, yaitu melakukan penyelidikan internal, pemberian sanksi dan tindakan disiplin terhadap pegawai yang terlibat sesuai dengan aturan yang berlaku.
Yang paling penting, Pemkot Bandung harus berkomunikasi secara terbuka dengan publik terkait kasus OTT KPK yang melibatkan Wali Kota, Kang Yana Mulyana dan beberapa oknum Dishub. Karena keterbukaan dan akuntabilitas dapat membantu kepercayaan warga dan mejaga integritas lembaga Pemkot Bandung.
“Harapan saya ke depan, dalam rangka bebenah supaya Kota Bandung tong rudet seperti ini, harus ada perbaikan sistem pengawasan, peningkatan integritas dan etika, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandung, serta keharusan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Sehingga kasus OTT di Pemkot Bandung tidak terjadi lagi di masa mendatang,” pungkasnya.
(Budhie Langit)