Subang, Prabunews.com – Kementrian Perindustrian melakukan kunjungan ke Bupati Subang H. Ruhimat. Dalam kunjugannya itu untuk koordinasi ke Lokasi pembangunan Kawasan Industri (KI) di Kabupaten Subang.
Area Perkebunan Manyingsal RNI diproyeksikan menjadi Kawasan Industri. Saat ke Subang, Kemenperin melakukan kunjungan lapangan dengan mengunjungi ke Lokasi rencana Kawasan Industri di area perkebunan Manyingsal RNI.
Dari Manyingsal, kegiatan dilanjukan dengan melakukan survey dan diskusi di Site pelabuhan Patimban, dan diakhiri dengan kegiatan diskusi bersama Bupati Subang, di Pendopo Bupati Subang.
Adapun dalam diskusi tersebut disampaikan penjelasan arah pengembangan industri di kabupaten Subang berdasarkan masterplan yang disusun oleh Kementrian Perindustrian, pendalaman rencana pembangunan Kawasan Industri Manyingsal Subang oleh KSO.
Proses dan tantangan yang muncul dalam pembangunan Kawasan Industri, yang terakhir dibahas menengani kesiapan Infrastruktur dalam mendukung Kawasan Industri manyingsal Subang, seperti kesiapan penyediaan air, listrik dan sumber daya lainnya.
Bupati Ruhimat berharap dengan adanya Kawasan Industri, pihak BUMN yang terlibat dalam pembangunan kawasan Industri dapat turut menggaet atau membimbing dengan BUMD Kabupaten Subang, agar lebih berdaya.
Menindaklanjuti rencana pembangunan Kawasan Industri Subang yang diprakarsai oleh kementrian Perindustrian, Bupati sangat mendukung program tersebut. Namun demikian berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia di kabupaten Subang yang berkompeten sebagai pelaku industri, Bupati meminta prasarana pendukung.
“Kepada Kemneprin kami meminta untuk dapat mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Industri yang diharapkan dapat turut memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Industri yang di butuhkan di Kabupaten Subang,” kata Bupati.
Selain meminta bantuan prasarana pendukung berupa SMK Industri, dia mengusulkan terkait pembiayaan pengadaan lahan prasarana pendukung yang diharapkan dapat dialokasikan pada anggaran pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(AS)