Bandung, Prabunews.com – Seniman dan budayawan Jawa Barat kembali berkomentar soal wacana pemisahan kebudayaan dari Dinas Prawisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Jawa Barat.
Budayawan Yayat Hendayana mengatakan, sudah seharusnya kebudayaan itu diurus oleh dinas tersendiri (dinas kebudayaan). Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa kebudayaan itu sangat luas dan sangat banyak yang harus digarap secara serius.
“Sekarang ini, kebudayaan ditumpangkan pada dinas pariwisata dan kebudayaannya tidak tergarap. Pasalnya, kebudayaan berdiri tidak ujug-ujug menghasilkan PAD, berbeda dengan pariwisata. Terlebih anggaran kebudayaan sisa dari anggaran pariwisata,” tegasnya.
Sementara penulis dan pemerhati seni budaya, Nana Munajat menjelaskan, akan lebih bagus jika Kebudayaan dipisahkan dari Dinas Pariwisata, tetapi tidak disatukan dengan Dinas Pendidikan.
“Kalau kemudian disatukan dengan dinas pendidikan, itu sama saja keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya alias kènèh kèhèd,” katanya.
Menurut Nana, nomenklaturnya dinas tersendiri atau Dinas Kebudayaan yang mandiri jangan dioprèk dan yang harus dibenahi, adalah program-program termasuk soal anggarannya.
“Jangan terlalu diumbar anggaran maupun programnya, seperti soal festival yang tidak jelas. Sebaiknya sebuah festival pasrahkan pada masyarakat seni atau orang-orang yang mengerti tentang festival seni,” katanya.
Kemudian yang juga harus dibenahi sejak dini, adalah sumber daya manusia (SDM)nya. “Jangan lagi tim akselerasi Jabar Juara bidang kebudayaan, tidak ada manfaatnya dan hanya menggerus anggaran saja,” tegas Nana.
Ungkapan senada dikatakan Penggiat Seni dan Ketua Bajidoris, Mpey Ferdi, kalau Dinas Kebudayaan berdiri sendiri, berharap seni budaya bisa lebih terperhatikan, tidak seperti sekarang. Selama Pandemi Covid – 19, semua pelaku seni, pekerja seni dan sanggar – sanggar seni budaya, khususnya seni – seni tradisi, mati suri.
“Selama dua bulan, kami (sanggar sanggar seni) tidak berproses seni (berlatih) untuk berkesenian dan selama itu, kami tidak mendapat perhatian dari siapapun termasuk dari pemerintah,” katanya.
Ferdi khawatir, tidak adanya proses berkesenian, akan terputus satu dekade generasi muda pada seni budaya. Karena sanggar-sanggar seni lebih menitikberatkan pada pembelajaran dan pendidikan berkesenian yang mengutamakan kontak fisik. “Tidak mungkin kami berproses secara virtual, karena tidak ada ruhnya dan hasilnya akan beda. Kami tidak melulu jualan karya untuk bisa survive, tapi lebih pada penanaman berkesenian pada anak-anak,” jelasnya.
Ferdi berharap, pemisahan Kebudayaan dari Dinas Pariwisata bisa segera terwujud. Karena,mengurus kebudayaan harus orang yang mengerti kebudayaan bukan oleh lulusan sarjana teknik.
(Mz)