Bandung, Prabunews.com – Sebagai sebuah upaya membangun ritme terbaik dalam pelaksanaan pemerintahan maka sangat diperlukan terbangunnya mekanisme pengawasan.

Hal itulah yang dilaksanakan oleh Ir.H.MQ Iswara, AIFO Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Senin (23/2) dengan digelarnya agenda Silaturahmi yang dikemas dalam tema besar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan yang diikuti oleh anggota masyarakat dan berbagai komunitas kemasyarakatan menyoroti beberapa hal terutama yang berhubungan erat dengan capaian kinerja pemerintah baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Di bidang lingkungan Iswara menegaskan keseriusan pemerintah untuk terus menegakan regulasi termasuk moratorium yang terkait erat dengan tata ruang.Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Pergub yang memberhentikan kegiatan penambangan dan perluasan alih fungsi lahan di wilayah KBU.

Selain itu ditegaskan pula tentang masalah sampah yang mencari cerita tanpa akhir bagi kota/kabupaten yang berada di Jawa Barat.

Belum hadirnya pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan masih berlangsungnya sistem kumpul, angkut dan buang menjadikan beban TPA Sarimukti bertambah berat.

Selain itu budaya pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai sumber sampah masih sangat rendah.

Keberadaan program inisiatif yang digagas oleh pemerintah kota/kabupaten seperti yang diluncurkan oleh pemerintah kota Bandung masih perlu dianalisis tingkat ketercapaian positifnya.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana cukup hangat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari sumber utama pelayanan pemerintah.(Kang Amat)