Bandung, Prabunews.com – Pergerakan transaksi ekonomi masyarakat pada saat ini begitu sangat berat terasakan, terutama oleh mereka yang selama ini bergulat di ruang perdagangan.
Hal ini dirasakan langsung khususnya oleh para pedagang yang selama ini melaksanakan aktifitas transaksi ekonominya di Pasar Baru Bandung.
Tepat satu bulan Pasar Baru Bandung dibuka dan beraktifitas lagi, setelah sebelumnya pasar terbesar di Jawa Barat ini tutup sejak diberlakukannga PSBB yang meliputi beberapa tahap dan hampir memakan waktu 3 bulan.
Ada hal yang sangat menarik untuk dianalisis dan bisa menjadi peringatan bahkan lebih jauhnya lagi bisa dijadikan kerangka acuan yang bijak dalam mengambil langkah strategis penyelamatan ekonomi yang harus dilakukan oleh para pemegang kebijakan itu sendiri.
Iwan Suhermawan, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru (HP2B) mengatakan bahwa dari Pasar Baru ini seyogyanya bisa menjadi kabar tentang kondisi ekonomi di Kota Bandung khususnya, Indonesia umumnya.
Hal ini didasarkan dari potret transaksi dan aktifitas ekonomi di Pasar Baru Bandung yang sejak dibukanya kembali aktifitas Pasar Baru tersebut sejak tanggal 15 Juni 2020, hampir setengah dari jumlah pedagang yang buka toko, mereka benar-benar mengalami kesulitan dalam transaksi penjualan dan rata-rata dari mereka terancam kebangkrutan dalam berniaga.
Apakah ini sebagai gejala dari kondisi ekonomi Indonesia sudah berada pada fase yang sangat menghawatirkan akibag wabah pandemi Covid-19 yang belum selesai ? Ujar Iwan.
Dirinya sangat mengharapkan agar segera hadir langkah-langkah kongkrit dari pemerintah baik daerah maupun pusat untuk menyelamatkan dan menjaga stabilitas kondiai ekonomi rakyat yang sudah berada dalam kondisi menghawatirkan dan sangat emergency memerlukan tindakan pro aktif tersebut.
Pasar terbesar dan teramai di Jawa Barat saja kenyataannya bisa seperti ini apalagi pasar-pasar kecil di daerab atau pelosok, mungkin kondisinga bisa lebih buruk dari kondisi Pasar Baru Bandung.
Memang sudah seharusnya para ekonom dan praktisi ekonomi dapat melakukan keluhuran intelektual keilmuannya untuk mengkaji dan menghadirkan solusi yang tertuang dalam kebijakan real pemerintah berdasarkan hasil kajiannya tersebut dan bukan kajian berupa kesimpulan setelah terjadinya masalah.
(Kang Amat)