Cimahi, Prabunews.com – Pandemi covid-19 yang telah dirasakan selama satu tahun, sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, di saat pandemi tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan sehingga pembelajaran yang dilakukan bersifat online atau pjj.
Hari senin (15/02/2021) Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana melaksanakan rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Plt Walikota Ngatiyana pada kesempatan ini memaparkan poin-poin yang dihasilkan, diantaranya terkait pembelajaran pada PPKM ke-3 di Kota Cimahi.
“Hari ini kami melakukan rapat bersama Sekda dan Kadisdik selaku leading sektornya. Membahas proses belajar mengajar di Kota Cimahi. Untuk proses tatap muka di Kota Cimahi hanya 14 persen yang setuju dari tiap-tiap sekolah. Jadi Kota Cimahi belum melaksanakan proses pembelajaran tatap muka untuk SMK dan SMA,” Kata Plt Walikota.
Dijelaskan Ngatiyana, proses pembelajaran di Kota Cimahi akan bekerja sama dengan salah satu TV Swasta untuk bekerjasama dalam penyampaian pembelajaran.
“Pemerintah akan menurunkan guru-guru CPNS baru untuk langsung terjun ke anak-anak yang belum bisa baca tulis, dalam hal ini untuk tingkat PAUD atau TK. Mereka akan jemput bola,” tambahnya.
“Konsep pembelajaran nanti apabila terdapat masyarakat yang tidak memiliki TV nanti akan diadakan TV dikantor RW atau kantor RT. Terobosan-terobosan ini dilakukan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik,” ujar Ngatiyana.
Dikatakan Ngatiyana bahwa setiap progres akan dilaporkan ke Kemendikbud ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi untuk SMK atau SMA yang leading sektornya di tingkat Provinsi. Untuk mulainya pembelajaran tatap muka di SMK akan dibicarakan lebih lanjut.
Terkait vaksinasi guru, Ngatiyana menjelaskan ada 4.400 guru sudah didaftarkan. Sedangkan Tenaga Nakes dari 7.700 sekian, masih belum semuanya mendapat vaksin. Vaksin rencananya akan didatangkan dari Provinsi tanggal 17 bulan Februari ini, produk dari Biofarma ini diperuntukan untuk Lansia dan petugas yang dilapangan seperti guru.
“Jadi prioritasnya untuk Lansia. Mekanismenya akan dilakukan pengumpulan melalui rumah sakit atau pusat kesehatan. Lansia sudah diusulkan dari Dinkes. Kuotanya akan diberikan oleh Provinsi Jawa Barat,” pungkas Ngatiyana.
(Dadan Sambas)