Bandung, Prabunews.com – Melihat bahwa RK terlalu terburu-buru membuat keputusan, kajian epidemologi harusnya dibuktikan secara empiris, bahwa ternyata dilapangan terutama di Jabar, kurva itu belum menunjukan penurunan secara stabil.
Kondisi masih tentatif/fluktuatif sehingga kebijakan/keputusan harus benar-benar berdasarkan data otentik, akurat dan akuntabel. Data tersebut juga semestinya dibuka secara transparan, tidak mungkin ada pergerakan kurva baik turun atau naik jika rapid tes tidak dilakukan secara masif dan konsisten.
Pemprov jabar melalui gubernur jabar Ridwan Kamil itu latah, hanya karena pusat mengagendakan new normal maka serta merta ingin mendukung agenda tersebut. Dalam konteks sebagai anak buah bisa jadi itu bagus.
Tapi sebetulnya ada yang lebih bagus dari itu, yaitu menjalankan fungsi kepala daerah yang benar-benar memperhatikan kondisi warganya secara objektif tanpa ada kepentingan misalnya ingin dijadikan percontohan dan lain – lain.
Pernyataan pejabat itu harus dipertanggungjawabkan, artinya semakin sering berubah-ubah hanya akan mencerminkan bahwa Pemprov itu sebetulnya tidak siap, tidak konsisten, yang artinya kajian-kajian berkaitan dengan pola pencegahan [kajian epidemoligi] pemprov Jabar harus
dipertanyakan.
Contoh: Garut itu merilis dari beberapa sumber data berkaitan dengan keputusan Gubernur itu tidak termasuk pada perpanjangan PSBB dan boleh menerapkan new normal, padahal tidak mungkin Ridwan Kamil tidak tahu bahwa di garut itu ada penambaham kasus-kasus baru (selaawi satu
keluarga positif).
Berdasarkan penelusuran kejadian itu tidak mungkin berhenti dikeluarga itu, artinya besar kemungkinan satu keluarga tersebut sudah berinteraksi dengan banyak orang.
Gegabah menerapkan new normal, padahal notabene new normal itu ditujukan bada upaya membangkitkan perekonomian saja agar dampaknya tidak meluas pada kebangkrutan industri dan PHK besar – besaran, tetapi kenyataannya new normal malah merembet kesagala aspek kehidupan.
Jadi tidak benar kalau menyebutkan hanya untuk kepentingan ekonomi saja semetara penerapannya malah ke segala aspek aktivitas orang – orang.
Yang pasti publik tinggal berpandangan bahwa kebijakan yang di keluarkan pemprov jabar, kalau PSBB butuh anggaran sementara new normal gratisan.
(red)