Prabunews.com – Kondisi ekonomi yang kian memburuk semakin membuat Sri Langka mengalami kebarangkrutan. Akibatnya, layanan pemerintah hingga sekolah terpaksa diberhentikan sejak Senin (20/6).
Pemberhentian sektor tersebut dilakukan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang kian menipis, di tengah rencana IMF soal kemungkinan bailot.
Sekedar informasi, bailot adalah pemberian bantuan keuangan ke perusahaan atau negara yang mengalami kebangkrutan atau kegagalan.
Sri Langka mengalami krisis ekonomi terburuk setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor sejumlah komoditas termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Sri Lanka juga menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan sehingga memancing protes selama berbulan-bulan.
Ratusan ribu pengendara pun masih mengantre di seluruh negeri untuk mendapatkan bensin dan solar. Mereka menunggu meski kementerian energi sudah mengumumkan stok baru tidak akan tiba setidaknya selama tiga hari ke depan.
Di sisi lain, ribuan mahasiswa turut melakukan aksi demo untuk mendesak Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur dari jebatannya.
“Waktu bagi Gotabaya untuk bersujud dengan bermartabat sudah lama berlalu,” kata pemimpin mahasiswa Wasantha Mudalige, mengutip Channel News Asia, Senin (20/6).
Sri Lanka diketahui gagal membayar utang luar negeri sekitar US$ 51 miliar (sekitar Rp 755 triLium). Pembicaraan dengan IMF sendiri juga dilakukan kemarin untuk memuluskan bailout.
Pembicaraan yang baru dimulai itu akan berlangsung hingga 10 hari. Namun, pejabat meyakini proses bisa lebih lama lagi.
Terkait bailot, kantor Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan, pembicaraan dengan delegasi IMF berjalan sesuai rencana. Kedua belah pihak pun sepakat untuk melanjutkan pembicaraan hingga akhir bulan ini.
Pembicaraan tersebut merupakan diskusi pertama sejak Sri Lanka meminta dana talangan pada April lalu.
Sri Lanka diketahui gagal membayar utang luar negerinya sebesar US$51 miliar. Negara ini kemudian berbicara dengan IMF yang telah meminta Kolombo untuk menaikkan pajak dan merestrukturisasi perusahaan negara yang merugi.
Sementara itu, Perdana Menteri bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Clare O’Neil untuk memperdalam kerja sama dan membantu Sri Lanka menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.
Australia mengumumkan bantuan darurat senilai US$$35 juta untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perawatan kesehatan yang mendesak di negara tersebut.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebelumnya sudah melakukan upaya tanggap darurat untuk memberi makan ribuan wanita hamil yang menghadapi kekurangan pasokan makanan di Sri Lanka.
Empat dari lima orang di negara itu mulai tidak bisa makan karena tidak mampu membayar harga makanan yang tinggi.
PBB mengatakan kondisi ini memperingatkan krisis kemanusiaan yang mengerikan dengan jutaan orang membutuhkan bantuan.