Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Tatang Muhtar mengatakan, PIPPK merupakam program strategis yang sangat terkait dengan LPM, sehingga diperlukan koordinasi terkait peningkatan kinerjanya.
“Rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kapasitas LPM dengan tujuan membahas rencana kerja LPM tahun 2020. Sekaligus bekolaborasi dengan Satgas Anti Rentenir terkait upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Sedangkan Ketua DPD LPM Kota Bandung, Merdi Hajiji mengatakan agenda Rapat Koordinasi LPM ini fokus pada memberdayakan ekonomi masyarakat, penyelesaian persoalan pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
“Selama ini PIPPK lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur, banyak jalan dan gang yang sudah diperbaiki.
Baca juga : Kota Bandung belum akan Terapkan E-Tilang
Mulai 2020 ini akan diarahkan pola-pola pemberdayaan yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat,” katanya.
“Roh pemberdayaan prinsipnya, bertumpu pada manusianya, partisipasinya, dan PIPPK harus berkelanjutan.
Dalam Rakor ini juga kita hadirkan agenda dalam penanganan rentenir. Karena LPM jadi garda terdepan untuk mencegah rentenir,” katanya.
Dalam rapat koordinasi juga ditandatangani nota kesepahaman Kota Bandung Bersih Rentenir antara Satgas Anti Rentenir dan LPM Kota Bandung.
(iwnaruna /Abah)