Prabunews.com – Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga kedelai. Kestabilan harga ini penting untuk memberi ketenangan di masyarakat maupun bagi perajin tahu dan tempe.
“Tugas Kemendag memang seperti itu. Tidak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri,” kata Rachmat mengutip Antara, Senin (14/2/2022).
Pada 2020 lalu, harga kedelai di tingkat konsumen masih sekitar Rp8.500 per kilogram. Namun, pada 2021 naik menjadi Rp9.500-Rp 10 ribu per kilogram.
Sementara, saat ini harga kedelai sudah berada di atas Rp11 ribu per kilogram.
Akibat kenaikan harga kedelai secara terus menerus, jumlah perajin tahu dan tempe makin berkurang, terutama perajin yang kecil. Padahal, pemerintah sudah tak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.
Rachmat menyampaikan, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki oleh masyarakat bawah dengan mudah. Karena itu, fluktuasi harga dan kenaikan harga kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha.
Masalah kedelai ini, kata Rachmat, harus segera ada solusi yang lebih permanen. Hal itu, membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya Kemendag dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kedelai berasal dari impor. Ia menilai Kemendag harus bisa mengatur stok agar tidak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional.
Selain itu, Kemendag juga harus bisa mengatur stabilitas harga di dalam negeri. Yakni dengan koordinasi dengan Kementan dalam hal penyediaan kacang keledai impor.
Tujuannya agar para petani tidak kapok unutk menanam kacang kedelai.
Menurut Rchmat, Indonesia juga sudah menjadi eksportir edamame. Hal itu membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai.
“Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” pungkasnya.