Ancaman Longsor Buana Flamingo Jadi Alarm Serius, DPRD Cimahi Minta Evaluasi Perizinan Perumahan

CIMAHI, PRABUNEWS – Keselamatan warga di kawasan permukiman rawan bencana kembali menjadi perhatian DPRD Kota Cimahi. Rentetan kejadian longsor di Perumahan Buana Flamingo, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, menjadi peringatan bahwa pembangunan hunian harus benar-benar memperhatikan kondisi geografis dan daya dukung lingkungan.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiyatmoko, meminta Pemerintah Kota Cimahi memperkuat pengawasan terhadap pembangunan perumahan, khususnya yang berada di kawasan perbukitan maupun lahan dengan kemiringan tertentu.

Menurut Wahyu, aspek keselamatan tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah terjadi bencana. Pemeriksaan kondisi lahan, kestabilan tanah, serta kelayakan konstruksi harus menjadi bagian penting sebelum pemerintah memberikan persetujuan pembangunan.

Ia menilai, proses penerbitan izin perumahan harus disertai kajian teknis yang menyeluruh. Hal tersebut mencakup analisis kestabilan lereng, sistem drainase, daya dukung tanah, hingga potensi pergerakan tanah yang dapat mengancam bangunan dan keselamatan penghuni.

Jangan Sampai Perizinan Hanya Menjadi Formalitas

Wahyu menegaskan, perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis harus menjalankan fungsi pemeriksaan dan pengawasan secara optimal.

Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga wajib memastikan lokasi pembangunan memenuhi persyaratan keamanan.

Ia mengingatkan agar tidak ada pembangunan perumahan di kawasan berisiko tinggi yang berjalan tanpa kajian kelayakan lahan secara memadai.

Bagi DPRD, persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme perizinan yang selama ini diterapkan, terutama untuk kawasan dengan karakteristik tanah yang rentan mengalami pergerakan.

Belajar dari Pengalaman Bencana di Cimahi

Wahyu juga mengingatkan bahwa Cimahi memiliki catatan sejarah bencana longsor yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa di kawasan Leuwigajah semestinya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar lebih berhati-hati dalam menentukan arah pembangunan wilayah.

Menurutnya, penanganan bencana harus lebih mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan hanya bergerak ketika kejadian sudah berlangsung.

Mitigasi perlu dimulai sejak tahap perencanaan, sehingga potensi bahaya dapat diidentifikasi lebih awal dan risiko terhadap masyarakat bisa diminimalkan.

Ia juga mendorong Pemkot Cimahi melakukan peninjauan terhadap prosedur perizinan pembangunan perumahan baru, terutama di wilayah perbukitan dan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana.

Keselamatan Penghuni Harus Menjadi Prioritas

Terkait kondisi Perumahan Buana Flamingo, DPRD meminta agar penanganannya tidak berhenti pada langkah-langkah sementara. Pemerintah perlu memastikan kondisi kawasan benar-benar aman bagi masyarakat yang sudah bermukim di sana.

Evaluasi harus mencakup kondisi lingkungan, kestabilan lahan, sistem mitigasi, serta aspek perencanaan pembangunan. Langkah tersebut penting untuk menghasilkan solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan setelah munculnya kejadian longsor.

Wahyu menilai pembangunan perumahan memang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, pertumbuhan kawasan hunian tidak boleh mengorbankan keselamatan warga.

Ia berharap persoalan Buana Flamingo menjadi momentum bagi Pemkot Cimahi untuk membenahi sistem pengawasan pembangunan dan memperketat evaluasi terhadap kelayakan lokasi perumahan.

Dengan pengawasan yang lebih serius, kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mitigasi bencana yang terencana, diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya menghasilkan kawasan hunian baru, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Tinggalkan Komentar

Scroll to Top