
BANDUNG, PRABUNEWS.COM – Pemerintah Kota Bandung masih menghadapi pekerjaan besar dalam mempercepat pendataan perlindungan sosial (Perlinsos) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 17 November 2026, jumlah keluarga yang berhasil didata baru mencapai 135.700 kepala keluarga (KK) dari total sasaran sebanyak 870.832 KK.
Capaian tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Peran aparatur kewilayahan, mulai dari camat, lurah hingga petugas agen Perlinsos, dinilai perlu semakin diperkuat agar proses pendataan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menekankan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Perlindungan Sosial dan IKD di Balai Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).
Menurut Iskandar, pendataan masyarakat bukan sekadar kegiatan administratif. Hasilnya akan menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan alokasi anggaran, merencanakan pembangunan, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran kewilayahan tidak hanya mengejar jumlah data yang terkumpul, tetapi juga memastikan informasi yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Verifikasi Lapangan Jangan Hanya Berpatokan pada Kepemilikan Aset
Iskandar mengingatkan bahwa proses verifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga membutuhkan ketelitian dan pemahaman terhadap situasi di lapangan.
Ia mencontohkan, kepemilikan kendaraan bermotor tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi seseorang. Sebab, kendaraan tersebut bisa saja menjadi sarana utama untuk memperoleh penghasilan, seperti yang digunakan oleh pengemudi ojek daring.
Dengan demikian, penilaian terhadap kondisi ekonomi masyarakat tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan satu indikator kepemilikan barang atau aset.
Aparat kewilayahan diharapkan mampu menggunakan pengetahuan mereka terhadap lingkungan sekitar untuk membantu memastikan data yang dihimpun menggambarkan keadaan keluarga secara utuh.
Ketepatan informasi tersebut menjadi penting agar program perlindungan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan, bukan justru menimbulkan kekeliruan dalam penentuan sasaran penerima manfaat.

Ribuan Agen Perlinsos Perlu Diaktifkan
Di sisi lain, Pemkot Bandung sebenarnya memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Tercatat sekitar 8.074 agen Perlinsos telah tersedia. Namun, dari jumlah tersebut, agen yang aktif saat ini baru berkisar 4.800 orang.
Kondisi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas pendataan melalui optimalisasi seluruh petugas yang telah tersedia.
Pemkot juga mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat, seperti pengurus RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Keterlibatan unsur masyarakat dinilai dapat membantu memperluas jangkauan pendataan karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan warga di lingkungan masing-masing.
Kolaborasi Lintas Instansi Percepat Digitalisasi
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menjelaskan bahwa pelaksanaan digitalisasi Perlinsos dan IKD melibatkan koordinasi lintas sektor.
Sejumlah pihak telah dilibatkan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, TNI-Polri hingga kader dan relawan masyarakat.
Dinas Sosial juga terus melakukan pendampingan teknis terhadap wilayah yang masih membutuhkan peningkatan capaian pendataan.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Komunikasi dan Informatika terus diperkuat, terutama untuk mendukung percepatan aktivasi IKD dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan identitas digital.
Yorisa berharap seluruh perangkat daerah dan jajaran kewilayahan dapat menjaga konsistensi pelaksanaan program. Sosialisasi melalui media sosial maupun saluran komunikasi publik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui manfaat serta pentingnya pembaruan data kependudukan.
Dengan target pendataan yang masih cukup besar, percepatan kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.
Pemkot Bandung berharap integrasi data Perlinsos dan IKD dapat menghasilkan basis informasi masyarakat yang lebih akurat, sehingga kebijakan pemerintah maupun penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran.