Iya juga mengharapkan agar di evaluasi hingga di tingkat RT RW dapat meninjau harga satuan. Bukan saja itu Warikar berharap bagian Perekda yang di nilai sama sekali tidak berfungsi dalam menunjang perekonomian daerah agar dapat memperbaiki.” Sebut Warikar.
Warikar menegaskan” untuk di perjelas RPJK Dana-dana Desa mulai dari pemanfaatannya, pengusulannya himgga pertanggungjawaban pemanfaatan dana tersebut. Bahkan dirinya juga mempertanyakan eksistensi desa-desa yang hingga kini tanpa profil” Ujarnya lagi.
Baca juga : Antisipasi Virus Corona, AAF 2020 Fokus Gaet Wisatawan Domestik
Iya juga menilai mungkin banyak pejabat OPD yang tidak mengerti tentang nomenklatur PP 18 tentang perangkat, olehnya itu dirinya berharap dalam agar diperketat penilai untuk penerimaan ASN/ PSN agar memperhatikan ouput ber ASN nantinya, sehingga jelas dalam SKP , untuk menuju TPP.” Tutup Erick Warikar, Ketua DPRD Kabupaten Supior Provinsi Papua.
(Erpan/Red)