Prabunews.com – Sebanyak 24 korban terorisme di masa lalu mendapatkan kompensasi dari negara. Total nilai kompensasi dari 24 korban yang memiliki kartu tanda penduduk Jawa Barat mendapatkan sekitar Rp3 miliar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atomojo Suryo menyerahkan langsung pemberian kompensasi tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (24/02/2022).
Penerimaan kompensasi tersebut diterima korban baik secara langsung oleh korban maupun perwakilan keluarga dari korban yang meninggal
“Negara dalam kesempatan ini menunjukkan kehadirannya baik secara lahir, moral, material maupun psikologis maupun klinisnya,” ucap Gubernur.
Gubernur menambahkan, mereka yang mendapatkan kompensasi ini merupakan korban dari peristiwa terorisme di masa lampau. Namun dari semua kejadian terorisme tersebut tidak ada yang terjadi di Jawa Barat.
“Tadi dari pidato Pak Hasto (Ketua LPSK) menyampaikan, 100 persen kejadiannya terjadi di luar Jawa Barat jadi tidak ada satupun kejadian di Jawa Barat tapi korban-korbannya ber- KTP di Jawa Barat,” ujarnya.
Meskipun begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada warganya. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi dan mengantisipasi sumber-sumber kebencian
Misalnya jika sumber kebencian yang berasal karena faktor ekonomi, maka Pemda Provinsi Jawa Barat rutin memberikan bantuan sosial. Sedangkan jika sumber kebencian berasal dari faktor nonekonomi, maka Pemda Provinsi Jawa Barat mencegahmya dengan cara memperbanyak dialog.
“Sehingga Jawa Barat harus juara lahir batin, tidak ada lagi kebencian-kebencian yang menjadi benih-benih kekerasan dan terorisme dan mudah-mudahan menjadi percontohan juga,” imbuh Gubernur.
Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Atomojo Suryo mengatakan, pemberian kompensasi ini merupakan rangkaian dari seluruh pekerjaan LPSK dalam memfasilitasi para korban terorisme.
Penyerahan kompensasi sudah dilakukan sejak Desember 2020 lalu langsung oleh Presiden Joko Widodo berikan di Istana Negara.
“Untuk periode ini sengaja kami melakukan di masing-masing provinsi dan kami serahkan bersama bapak-bapak dan ibu kepala daerahnya,” kata Hasto.