Data yang muncul adalah data hasil pemantauan Dinkes sehari sebelumnya. Diskominfo dan Dinkes bekerja sama untuk memastikan data yang ditampilkan akurat.
“Sebetulnya data berubah per jam. Tetapi ‘cut-off’-nya kami lakukan per hari. Dinkes harus verifikasi dulu di lapangan. Karena terkadang datanya berdasarkan KTP, bukan domisili. Misalnya KTP Bandung tetapi domisilinya Jakarta. Ada juga data yang sampai itu Bandung saja, pas dicek ternyata Kabupaten Bandung,” beber Anton.
Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa website ini tidak menunjukkan peta lokasi PDP dan ODP. Sebab, datanya masih rancu soal domisili dan alamat KTP.
Baca juga : Destinasi Wisata Di Wilayah Kabupaten Pangandaran Ditutup
“Daripada menimbulkan persepsi yang tidak diinginkan, kita tidak tampilkan dulu. Terpenting fokus pada bagian edukasinya. Tolong pahami dan lakukan sesuai anjuran untuk saling melindungi,” tambahnya.
Publik dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengantisipasi, pencegahan, dan berbagai kepentingan lainnya. Namun Anton mengingatkan agar publik dapat memperhatikan tanggal dan waktu informasi itu dirilis.
“Data itu silakan dimanfaatkan. Tetapi kalau mau di-repost, tolong cantumkan hari, tanggal, dan waktu download datanya. Itu penting,” pinta Anton.
Ia berharap, data tersebut bisa membuat warga lebih sadar dan antisipatif terhadap penyebaran penyakit Covid-19 ini. Bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan kewaspadaan.
“Kami imbau untuk tetap waspada dan jalankan anjuran pemerintah. Self-isolation, jangan pergi ke tempat keramaian, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sosial,” tandas Anton.
(Iwnaruna/Abah)