Lebih lanjut, nilai untuk manajemen perubahan juga turut naik dari 1,82 pada 2018 silam menjadi 2,04 pada 2019. Peningkatan nilai sangat signifikan terjadi pada komponen penguatan pengawasan dari 4,83 pada 2018 menjadi 7,05 pada 2019. Kemudian pada 2019 juga terjadi kenaikan skor dalam penguatan akuntabilitas dari 4,23 pada 2018 menjadi 3,34 pada 2019.
“SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) kita sudah level 3, lalu APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sudah dinilai ada progres. Kemudian kualitas pelayanan publik sudah WBK (Wilayah Bebas Korupsi) di DPMPTSP, hasil penilaian zona integritas di DPMPTSP ini juga berpengaruh,” jelas Fajar.
Baca juga : Jumpa Pers Oded Umumkan Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona
Fajar menambahkan, dengan meningkatnya penilaian PMPRB ini juga menjadi indikator upaya Pemkot Bandung dalam menciptaka pemerintahan yang bersih. Utamanya, dalam memerangi adanya praktek ‘politik uang’ saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Itu dirasakannya pelayanan lebih mudah, lebih murah, lebih cepat karena persepsi korupsi meningkat masyarakat lebih aman dalam pelayanan publik, upaya percaloan bisa ditekan,” ungkapnya.