Prabunews.com – Menyusul AS beserta sekutunya, Australia mengumumkan menjatuhkan sanksi kepada delapan dewan keamanan Rusia, usai Moskow mengakui wilayah separatis Donetsk dan Luhansk serta mengerahkan pasukan.
Sanksi itu akan ditujukan kepada delapan anggota dewan keamanan Rusia berupa larangan perjalanan. Canberra juga berencana akan menargetkan sanksi ke bank-bank yang berhubungan dengan militer Rusia.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menilai para pejabat tersebut bertanggung jawab atas tindakan Rusia terhadap Ukraina.
“Mereka bertindak seperti preman dan perundung. Australia akan selalu melawan pengganggu dan kami akan melawan Rusia,” ujar Perdana Menteri Australia mengutip AFP, Rabu (23/2/2022).
Perdana Menteri Australia juga memprediksi invasi skala penuh Rusia akan berlangsung dalam 24 jam ke depan, melihat situasi yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda ketegangan mereda.
Sementara itu, salah satu bentuk dukungan untuk Ukrain, pemerintah Australia akan mempercepat pengajuan visa sekitar 430 warga Ukraina yang akan masuk ke Negeri Kanguru.
Washington membekukan aset dua bank Rusia Vnesheconombank (VEB) dan bank negara Promsvyazbank (PSB), serta institusi keuangan pendukung Rusia lain.
Uni Eropa juga berencana akan menjatuhkan sanksi yang bisa menghalangi akses Rusia ke pasar finansial, modal dan layanan blok itu.
Kemudian mereka menyebutkan ada empat bidang yang menjadi target sanksi. Target itu melibatkan pejabat yang berhubungan dengan keputusan Rusia mengakui dua wilayah separatis, mereka yang menjalin hubungan perdagangan dengan Donetsk dan Luhansk.
Keputusan itu muncul usai Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Ia juga menyetujui pengiriman pasukan ke wilayah itu dengan dalih penjaga keamanan.
Selain Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang lebih dahulu menjatuhkan sanksi ke Moskow.
Sebelumnya, wilayah di Ukraina Timur memang sudah tegang sejak Rusia mencaplok Crimea pada 2014 lalu. Baru-baru ini konflik semakin menambah ketegangan mengingat krisis antara Kiev dan Rusia belum menemui jalan tengah.