BANDUNG | PRABUNEWS – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menginginkan adanya perubahan sistem pengelolaan angkutan kota (angkot), khususnya terkait pola pendapatan para pengemudi. Ke depan, sopir angkot diharapkan tidak lagi dibebani target setoran harian, melainkan memperoleh penghasilan melalui sistem penggajian.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam membenahi layanan transportasi publik melalui program integrasi angkot yang tengah dikembangkan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB).
Farhan menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan sekaligus melepas program prioritas Angkot to School di Balai Kota Bandung, Jumat (6/11/2026).
Menurut Farhan, pembenahan angkot tidak cukup hanya dengan memperbaiki rute dan layanan. Model bisnis yang selama ini diterapkan juga perlu diubah agar pengemudi tidak harus berlomba mencari penumpang demi memenuhi setoran.
“Bisnis model yang ideal adalah sopir angkotnya tidak mengejar setoran. Sopir angkotnya harus kita gaji. Ini yang kelihatannya masih belum ditemukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan integrasi angkot memiliki dua sasaran utama. Pertama, menjadikan angkot sebagai moda transportasi pengumpan (feeder) yang terhubung dengan transportasi massal. Kedua, menyediakan pilihan perjalanan yang lebih mudah, terutama bagi anak-anak dan pelajar yang berangkat ke sekolah.
Saat ini, sistem integrasi tersebut masih dalam tahap uji coba atau beta. Pemkot Bandung bersama ITB tengah mengidentifikasi berbagai kendala untuk kemudian melakukan evaluasi dan penyempurnaan sebelum diterapkan secara lebih luas.
Farhan menegaskan, proses pengujian perlu dimaksimalkan sebelum Bus Rapid Transit (BRT) mulai beroperasi di Kota Bandung. Dengan demikian, sistem angkot yang terintegrasi nantinya sudah memiliki kesiapan untuk mendukung jaringan transportasi publik.
“Jangan sampai BRT sudah jadi dan beroperasi, tetapi sistem ini masih percobaan. Mumpung BRT belum operasional kita manfaatkan waktu untuk memperbaiki sistemnya,” jelasnya.
Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah menghubungkan informasi perjalanan angkot dengan Google Maps. Melalui integrasi tersebut, masyarakat nantinya bisa mengetahui pilihan angkot sesuai tujuan, termasuk perkiraan waktu kedatangan kendaraan.
Untuk mendukung sistem itu, setiap pengemudi angkot nantinya diharapkan menggunakan aplikasi khusus yang terhubung dengan sistem pemantauan perjalanan. Dengan begitu, posisi armada dapat diketahui secara langsung oleh calon penumpang.
Farhan menilai, penerapan teknologi tersebut harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola dan model bisnis angkot. Evaluasi terhadap rute, kebutuhan armada, serta pola operasional akan terus dilakukan selama masa uji coba.
Keamanan Penumpang Jadi Perhatian
Selain persoalan operasional dan kemudahan akses, Pemkot Bandung juga menempatkan keamanan sebagai salah satu prioritas dalam pembenahan transportasi publik.
Farhan menyebut terdapat empat kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyediaan layanan angkutan umum, yakni anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Ia mengakui, kekhawatiran orang tua terhadap keamanan anak saat menggunakan angkot secara mandiri masih menjadi salah satu tantangan. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang memilih mengantar anak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga turut menambah kepadatan lalu lintas.
Karena itu, pemerintah berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan standar keamanan dan kualitas pelayanan angkot.
“Pemerintah harus memastikan rasa aman itu hadir. Kalau masyarakat masih meragukan keamanannya, tugas kami adalah meningkatkan keamanan agar orang tua tidak lagi ragu membolehkan anak-anaknya naik angkot,” tuturnya.
Melalui program integrasi ini, Pemkot Bandung berharap angkot tidak hanya menjadi moda transportasi konvensional, tetapi juga berkembang menjadi layanan publik yang lebih tertata, aman, mudah diakses, dan mampu terhubung dengan sistem transportasi massal di Kota Bandung.