Pusat Data AI “Pentingnya Diskusi publik sebelum pemerintah mengambil pilihan kebijakan”
Rahmat Suprihat, S.Pd – Dir.Litbang Peduli Lingkungan Jawa Barat (Pelija)
Rencana pembangunan pusat data Ai yang terletak di kawasan Jatiluhur Purwakarta sampai saat ini menuai perdebatan yang sangat menarik untuk diperhatikan.
Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat menjadi salah seorang pejabat pemerintahan di provinsi yang penduduknya hampir 50 juta jiwa telah mengeluarkan kebijakan atas pembangunan pusat data berbasis AI yang dibangun di lokasi Jatiluhur Purwakarta.
Rencananya tentu saja menjadi sebuah kebijakan yang dianggap berseberangan dengan “pengkultusan” KDM sebagai pejabat yang benar-benar peduli terhadap lingkungan karena pada beberapa postingan di akun media sosialnya KDM seringkali banyak menegaskan keberpihakannya terhadap kondisi alam yang benar-benar harus dijaga dan dirawat.
Sementara di mata para aktivis lingkungan keberadaan pusat data berbasis AI ini menjadi salah satu akses bagi hadirnya krisis air bersih yang selama ini diperlukan oleh masyarakat banyak.
Kalau bicara tentang keberadaan perangkat AI memang kita meyakini ada sisi plus dan minusnya.
Di sisi lain keberadaan perangkat AI dapat memberikan kemudahan dan akses tercepat bagi siapapun termasuk pemerintah dalam rangka mengumpulkan data dan mengerjakan setiap pilihan program yang diminta kepada perangkat AI itu sendiri.
Bahkan keberadaan teknologi berbasis AI itu secara berangsur-angsur menggantikan peran manusia pada posisi tanggung jawab profesionalismenya.
Di sisi lain keberadaan teknologi berbasis AI memiliki dampak yang signifikan terhadap konsumsi air bersih. Hal ini sangat dipahami karena pusat data terutama yang beroperasi tiada henti memerlukan ketersediaan air bersih dalam rangka melakukan proses pendinginan karena manakala server perangkat ini bekerja mengeluarkan jejak suhu panas yang sangat tinggi.
Oleh karena itu diperlukan kebutuhan sistem pendingin berbasis air berkualitas tinggi agar stabil karena air biasa atau air laut tidak bisa dipakai sehubungan dengan kandungan mineral dan garamnya yang dianggap dapat merusak perangkat teknologi AI itu sendiri.
Bisa kita bayangkan di dunia ini ada jutaan perangkat AI yang selama 24 jam beroperasi dan pada saat perangkat AI ini diminta oleh kita untuk menyelesaikan sebuah tugas maka ada tetesan-tetesan air yang bersih yang habis menguap ke atmosfer yang diakibatkan oleh sistem pendinginan bagi server itu sendiri.
*Dampak bagi ketersediaan air*
Semakin banyak server perangkat AI yang dihadirkan secara global maka diproyeksikan akan melipatgandakan kebutuhan air pada pusat data dalam beberapa waktu tertentu dan apabila tidak diimbangi dengan efisiensi maka hal ini akan mengganggu ketersediaan air bersih yang selama ini dibutuhkan oleh manusia.
Karena itu industri berbasis teknologi AI harus terus mengembangkan inovasinya terutama yang berhubungan dengan ketercukupan air bersih bagi pendinginan server teknologi tersebut, diharapkan akan ada teknologi berbasis recycle air sehingga air yang dipergunakan dalam proses pendinginan itu tidak menguap dan hilang secara percuma.
*Pentingnya Diskusi Publik*
Kita tidak berusaha untuk menolak keberadaan teknologi karena setiap perubahan adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk menghindarinya namun pemerintah harus jeli sebelum setiap kebijakan diambil maka alangkah baiknya pemerintah membuat kajian ekologi terlebih dahulu dan membuka ruang diskusi publik yang menghadirkan masyarakat pegiat lingkungan akademisi dan engineering di ruang-ruang teknologi berbasis AI serta kehadiran pemerintah itu sendiri.
Hal ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk saling melengkapi setiap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan keberpihakan bagi lingkungan agar dapat ditemukan solusi terbaiknya.
Selain itu pemerintah juga harus bijak dalam mengambil sebuah ketetapan regulasi sebagai sebuah tanggung jawab moral bahwa setiap program yang digulirkan selain berorientasi pada aspek kepentingan yang baik bagi masyarakat umum tapi tentunya tidak merugikan pada sisi ruang tertentu terutama yang berhubungan dengan kondisi ekologi.
Seperti yang kita ketahui bersama perubahan iklim sudah menjadi PR besar bagi pemerintah dalam memetakan kesiapan atas dampak yang hadir dari perubahan iklim itu sendiri seperti kemarau panjang yang ternyata menjadikan banyak wilayah kekeringan dan berimplikasi terhadap ruang-ruang pertanian yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakseimbangan pangan di masyarakat secara luas.
Jadi pada saat masyarakat menjerit akan kekurangan sumber air bersih namun di sisi lain pemerintah memaksakan sebuah program yang secara tidak langsung akan semakin memperparah krisis air di lingkungan masyarakat.